Menu

Mode Gelap
Lansia di Puger Jember Diringkus Polisi, Diduga Cabuli Anak di Bawah Umur Gedung Direhabilitasi, Dispendukcapil Jember Alihkan Layanan ke Kecamatan dan Aplikasi Online Bi-bi-bi dan Ketan Kratok Direkomendasikan jadi Warisan Budaya Takbenda asal Kota Probolinggo Gerakan Sosial, Jurnalis Santuni Bocah Penderita Sindrom Proteus di Bago Probolinggo Kecelakaan Maut di Rejoso Pasuruan, Pengendara Motor Tewas Hasil Autopsi, Tersangka Pencurian Sapi di Lumajang Tewas Akibat Asam Lambung, Bukan Penganiayaan

Pemerintahan · 10 Des 2024 13:43 WIB

Pj Bupati: Hakordia 2024 Bukan Hanya Jadi Ajang Seremonial


					Istimewa. Perbesar

Istimewa.

Lumajang, – Di hari Anti Korupsi Se-Dunia (Hakordia), Pemerintah Kabupaten Lumajang telah berbagi langkah mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih transparan.

“Salah satunya melalui penguatan sistem pelayanan publik berbasis digital yang meminimalisasi kontak langsung dan peluang penyalahgunaan wewenang,” kata Pj Bupati Lumajang Indah Wahyuni saat mengikuti Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024 secara virtual, Senin (9/12/2024)

Acara tersebut dilaksanakan di CCRoom Pemkab Lumajang, seiring dengan tema nasional ‘Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju’.

Bahkan, Pemkab Lumajang telah rutin melibatkan masyarakat dalam pengawasan pembangunan daerah melalui mekanisme partisipatif.

Lebih lanjut, kata dia, Hakordia 2024 bukan hanya menjadi ajang seremonial, melainkan juga titik awal untuk melahirkan inovasi baru dalam menciptakan pemerintahan yang lebih bersih.

“Kami ingin menjadikan momentum ini sebagai pengingat bahwa perubahan dimulai dari langkah kecil, seperti transparansi dalam administrasi dan komitmen individu untuk jujur,” tambah Bunda Yuyun.

Yuyun menekankan pentingnya peringatan Hakordia sebagai momentum refleksi dan komitmen kolektif, khususnya di jajaran Pemerintah Kabupaten Lumajang.

“Hal itu untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi,” katanya.

“Pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan seluruh elemen masyarakat. Kami di Lumajang berkomitmen untuk terus mendorong budaya antikorupsi di setiap lini,” tambahnya.

Kegiatan yang dipandu langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini menggarisbawahi pentingnya kerja sama lintas sektor dalam memerangi korupsi.

“Pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, hingga organisasi masyarakat diharapkan bersatu padu menciptakan kesadaran kolektif bahwa korupsi adalah musuh bersama yang harus diberantas demi masa depan yang lebih baik,” pungkasnya. (*)

 


Editor: Ikhsan Mahmudi

Publisher: Keyra


Artikel ini telah dibaca 64 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Gedung Direhabilitasi, Dispendukcapil Jember Alihkan Layanan ke Kecamatan dan Aplikasi Online

13 Oktober 2025 - 20:07 WIB

Lumajang Targetkan Penurunan Kemiskinan hingga 6,86% pada 2026

10 Oktober 2025 - 17:48 WIB

Perubahan Perda Menyuburkan Tumbuhnya Tempat Hiburan Malam di Kota Probolinggo, Polemik Bermunculan

10 Oktober 2025 - 14:23 WIB

Menuju 2026, Lumajang Fokus pada Lima Prioritas Strategis Pembangunan

10 Oktober 2025 - 13:16 WIB

Lumajang Terancam Lumpuh Fiskal, Khofifah Desak Pemerintah Pusat Naikkan DBHCHT

10 Oktober 2025 - 10:56 WIB

PKB Jember Gelar Forum Aspirasi, Dorong Inovasi Pendapatan Daerah di Tengah Pemangkasan Dana Pusat

9 Oktober 2025 - 21:10 WIB

Pemkab Lumajang Cari Jalan Keluar Usai Dana Pusat Dipotong Rp266 Miliar

9 Oktober 2025 - 18:36 WIB

Ketua DPRD Lumajang: Dana Transfer ke Lumajang Dipotong Rp266 Miliar

9 Oktober 2025 - 17:23 WIB

Lawan HIV, TBC, dan DBD, Pemkot Pasuruan Ajak Semua Pihak Bergerak

9 Oktober 2025 - 17:03 WIB

Trending di Pemerintahan