Pasuruan, – Forum Penyelamat Demokrasi Masyarakat Kota Pasuruan (FPDMKP) melakukan aksi damai di kantor KPU Kota Pasuruan, Senin (28/10/2024). Mereka menuntut peningkatan sosialisasi mengenai tahapan Pilkada 2024, terutama tentang informasi pemilihan kotak kosong yang juga sah untuk dipilih.
“Kami meminta KPU untuk memberikan informasi yang jelas dan merata tentang semua pilihan yang tersedia, termasuk kotak kosong (nomor 2) yang harus diketahui masyarakat,” kata Ketua FPDMKP, Ayik Suhaya.
FPDMKP juga menyoroti penggunaan dana hibah sebesar Rp20,3 miliar dari Pemerintah Kota Pasuruan untuk pelaksanaan Pilkada.
“Kami menanyakan, dana hibah itu untuk apa saja kegunaannya. Sampai saat ini, semua tidak tahu untuk apa dan tinggal berapa,” tambah Ayik.
Menanggapi pernyataan tersebut, Ketua KPU Kota Pasuruan, Nanang Abidin menjelaskan, semua sosialisasi telah dilaksanakan sesuai prosedur yang ditetapkan.
“Sosialisasi sudah berjalan hingga ke tingkat RT/RW, meski belum seluruhnya,” katanya.
Terkait calon tunggal, Nanang menjelaskan, KPU telah membuka pendaftaran bagi calon perseorangan. Namun, hanya satu pasangan calon, Adi-Nawawi, yang mendaftar.
“Untuk paslon tunggal, KPU telah melakukan sesuai tahapan yang ada, tetapi hanya satu paslon yang mendaftar,” ujarnya.
Nanang juga mengapresiasi masukan dari FPDMKP dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam Pilkada mendatang.
“Saya berterima kasih atas masukan yang disampaikan, dan ajakan untuk tidak Golput sangat penting untuk meningkatkan partisipasi dalam Pilkada serentak,” katanya.
Aksi damai ini menyusul deklarasi FPDMKP beberapa hari sebelumnya, yang menyatakan dukungan terhadap kotak kosong. Mereka melakukan deklarasi ini sebagai bentuk keprihatinan mereka terhadap demokrasi di Kota Pasuruan yang dinilai tidak berjalan dengan baik. (*)
Editor: Ikhsan Mahmudi
Publisher: Keyra
