Menu

Mode Gelap
Bupati Lumajang Tegaskan Lindungi Hak Buruh dan Siap Beri Sanksi Tegas untuk Perusahaan Nakal Amphitheater Ranu Pani Miliaran Rupiah Tak Bermanfaat bagi Lumajang Babul Arifandhie Pimpin PWI Probolinggo Raya, Usung Visi Jos Mantab! Menteri Wihaji Tinjau Langsung Distribusi MBG untuk Bumil dan Balita Non-PAUD di Kota Pasuruan Satumi, Jemaah Haji Tertua Lumajang Mendapat Perhatian Khusus di Pendopo Arya Wiraraja Verdi Pratama Jemaah Haji Termuda dari Lumajang Siap Jalankan Haji Dengan Penuh Rasa Syukur

Hukum & Kriminal · 18 Sep 2024 18:49 WIB

Disangkakan Korupsi Dana Desa, Eks Kades Sidodadi Paiton Ditahan


					Kasi Intel (kiri) dan Kasi Pidsus (kanan) saat merilis kasus korupsi mantan Kades Sidodadi, Kecamatan Paiton sebagai Tersangka Korupsi, Rabu (18/9/2024) siang. (foto: Ali Ya'lu).
Perbesar

Kasi Intel (kiri) dan Kasi Pidsus (kanan) saat merilis kasus korupsi mantan Kades Sidodadi, Kecamatan Paiton sebagai Tersangka Korupsi, Rabu (18/9/2024) siang. (foto: Ali Ya'lu).

Probolinggo,- Hartono (42), mantan kepala desa (Kades) Sidodadi, Kecamatan Paiton, resmi menjadi tahanan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Probolinggo. Ia terjerat kasus korupsi terkait pengelolaan dana desa (DD).

Kasi Intel Kejari Kabupaten Probolinggo, I Made Deady Permana Putra mengatakan, setelah beberapa kali dipanggil sebagai saksi, akhirnya setelah memberikan keterangan pada pemanggilan hari ini, Rabu (18/9/2024) ia ditetapkan sebagai tersangka.

“H ini mantan kepala desa Sidodadi. Setelah serangkaian kegiatan, tim penyidik sudah mengumpulkan minimal dua alat bukti, maka H kami tetapkan sebagai tersangka,” kata Made, Rabu (18/9/2024).

Atas perbuatannya itu, Hartono dijerat dengan Pasal 2 UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dengan ancaman hukuman 4-20 tahun penjara serta denda minimal Rp 200 juta – Rp 1 miliar.

“Subsider pasal 3 UU Tipikor dengan ancaman 1-20 tahun dan denda Rp 50 juta – Rp 1 miliar,” ujarnya.

Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Probolinggo, Andika Nugraha Tri Putra menjelaskan, dugaan tindak pidana korupsi dilakukan oleh Hartono saat menjabat sebagai kepala desa dari tahun 2018-2021.

Beberapa kegiatan pembangunan infrastruktur di desanya berhasil disulapnya dengan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) fiktif.

Sedangkan realisasinya tidak dilakukan, seperti halnya pembangunan dan pemeliharaan jalan desa, kegiatan pembangunan dan pemeliharaan drainase, kemudian pembinaan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan kegiatan lain.

“Dari kegiatan tersebut, banyak yang tidak direalisasikan secara fisik, dan SPJ nya fiktif,” ucap Andika.

Ia menjelaskan, bahwa dalam pembuatan SPJ fiktif ini tidak hanya dilakukan seorang diri oleh Hartono, namun juga ada perangkat desa yang terlibat.

Dari hasil pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan (BKP) RI, atas perbuatan Hartono, negara mengalami kerugian sekitar Rp 721.106.022.

Saat ini, pihak kejaksaan terus melakukan pendalaman dari kasus ini. Sebab, tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lainnya.

“Uangnya itu digunakan untuk kepentingan pribadi tersangka dan untuk membayar hutang-hutang. Terus kami kembangkan untuk memastikan ada tersangka lainnya atau tidak,” Dika memungkasi. (*)

 


Editor: Mohammad S

Publisher: Keyra


Artikel ini telah dibaca 491 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Oknum Jukir di Alun-alun Pasuruan Dilaporkan ke Polisi karena Tak Beri Karcis, Kasus Berakhir Damai

6 Mei 2025 - 15:34 WIB

Polisi Periksa Dua Saksi Pasca Pesta Miras Maut di Temenggungan Probolinggo

5 Mei 2025 - 18:36 WIB

Lima Remaja jadi Tersangka Pengrusakan Cafe ANT, Motifnya Bikin Melongo

5 Mei 2025 - 16:19 WIB

Diklarifikasi BPD, Warga Sebut Kades Temenggungan Ikut Tenggak Miras

5 Mei 2025 - 13:48 WIB

Dinilai jadi Dalang Pesta Miras, BPD Temenggungan Probolinggo Minta Kades Dipecat

5 Mei 2025 - 12:55 WIB

Papdesi Probolinggo Sayangkan Ada Pesta Miras di Rumah Kades Temenggungan

4 Mei 2025 - 21:28 WIB

Polres Pasuruan Kota Jaring Puluhan Motor dalam Razia Balap Liar

4 Mei 2025 - 20:42 WIB

NU dan Muhammadiyah Desak APH Tegas Tangani Pesta Miras di Rumah Kades Temenggungan Probolinggo

4 Mei 2025 - 19:07 WIB

Kades Temenggungan Klaim Tidak Terlibat Pesta Miras, Saksi Beberkan Fakta Sebaliknya

4 Mei 2025 - 18:49 WIB

Trending di Hukum & Kriminal