Menu

Mode Gelap
Angka Kemiskinan Kota Probolinggo Tahun 2025 Turun Jadi 5,69 Persen, Masuk 6 Besar di Jatim Lumajang Beradaptasi dengan Efisiensi Anggaran, Fokus pada Pembangunan Infrastruktur Wanita di Winongan Dihadang Begal, Motor, HP, dan Uang Tunai Amblas Penerbangan Perdana Jember–Jakarta Kembali Ditunda, Dijadwalkan 23 September 2025 Beras Lokal dan SPHP Bisa Berdampingan, Bukan Harus Bersaing Pembangunan Tak Boleh Molor, DPRD Lumajang Kawal Serapan Anggaran Hingga Tuntas

Pemerintahan · 23 Jul 2024 13:39 WIB

Nego ke BPK Mentok, Guru Honorer di Lumajang Terancam Kewajiban Kembalikan Uang Tunjangan


					Ilustrasi uang tunjangan. Perbesar

Ilustrasi uang tunjangan.

Lumajang,- Asa guru non-NIP untuk kembali mendapatkan tunjangan, nampaknya harus dikubur dalam-dalam. Malahan, para guru honorer ini terancam apes dua kali karena harus mengembalikan tunjangan yang selama ini mereka dapatkan.

Seperti diketahui, honor guru non-NIP resmi dihapus per tanggal 1 Juli 2024 oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang. Tunjangan guru honorer dihapus karena ada temuan BPK soal distribusi dana hibah yang tidak sesuai ketentuan.

Ketua Komisi D DPRD Lumajang Supratman menyebut, berdasarkan koordinasi dengan BPK RI beberapa hari lalu, tidak ada solusi yang didapatkan untuk menyiasati penyaluran tunjangan bagi guru non-NIP.

“Meski diubah seperti apapun, yang namanya temuan tetap temuan, jadi sudah tidak bisa, bahkan tidak menemukan solusi apapun,” kata Supratman, Senin (22/7/24).

“Menggunakan mekanisme penganggaran seperti apapun, pemberian honor untuk guru non-NIP oleh Pemkab Lumajang tetap tidak bisa,” imbuh dia.

Menurut Supratman, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan pertemuan dengan pihak Pemkab Lumajang. Sebab, usai menemui BPK beberapa hari lalu, hingga saat ini pihaknya masih belum bertemu dengan pemerintah daerah.

“Jika tidak berhati-hati dalam membuat kebijakan, para guru non-NIP, terancam harus mengembalikan honor yang diterima,” ungkapnya.

Pj. Bupati Lumajang, Indah Wahyuni mengaku akan melakukan beberapa upaya untuk mencari solusi terbaik. Sejauh ini, BPK tetap memberikan rekomendasi agar honor guru non-NIP dihentikan.

“Harus hati-hati sekali, agar semua guru non-NIP di Lumajang tidak perlu mengembalikan honor yang sudah diterima. Kan kasian juga para guru non-NIP ini,” ucap Pj Bupati Lumajang.

Wanita yang kerap disapa Yuyun menambahkan, temuan tersebut muncul karena adanya penganggaran Pemkab Lumajang yang lebih banyak anggaran hibah daripada modal.

“Hal itu yang menjadi temuan BPK dan menyebabkan honor non-NIP ditiadakan, bukan berarti tidak diperbolehkan. Penganggaran dana hibah dilakukan terus menerus, itu yang tidak diperbolehkan,” beber dia.

“Makanya, kami Pemkab Lumajang saat ini sedang mencari solusi untuk honor guru non-NIP supaya tetap dianggarkan,” ia memungkasi. (*)

 

 


Editor: Mohammad S

Publisher: Moch. Rochim


 

Artikel ini telah dibaca 147 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Lumajang Beradaptasi dengan Efisiensi Anggaran, Fokus pada Pembangunan Infrastruktur

18 September 2025 - 19:00 WIB

Pembangunan Tak Boleh Molor, DPRD Lumajang Kawal Serapan Anggaran Hingga Tuntas

18 September 2025 - 16:56 WIB

Wow! Pimpinan DPRD Kabupaten Pasuruan Bakal Dibuatkan Rumah Dinas Seharga Rp10 Miliar

18 September 2025 - 15:11 WIB

Di Lumajang, Anak-anak Bisa Pilih Menu Makan Bergizi Sendiri

17 September 2025 - 14:56 WIB

Bupati Lumajang: Pers Mitra Strategis untuk Sukseskan Program Makan Bergizi Gratis

17 September 2025 - 14:36 WIB

Ketua Komisi D DPRD Lumajang Turun ke Pasrujambe, Serap Aspirasi Kesehatan Warga

15 September 2025 - 16:17 WIB

Pemkab Lumajang Kucurkan Rp891 Juta dari DBHCHT untuk Bangun 54 Gudang Pengering Tembakau

15 September 2025 - 15:51 WIB

Tanamkan Karakter Anti Korupsi, Pemkab Probolinggo Gelar Anti Corruption Fest 2025

15 September 2025 - 12:47 WIB

Lumajang Kawal Percepatan PPPK ke Jakarta, Ribuan Honorer Dapat Kepastian

14 September 2025 - 12:24 WIB

Trending di Pemerintahan