Menu

Mode Gelap
Ratusan Fotografer Serbu Safari Prigen, Buru Momen Satwa Terbaik Portal Jalan Tambakrejo–Lumbang Ditata Ulang, Mobil Damkar Jadi Tolak Ukur Di Kota Probolinggo, Bayi Perempuan Ditemukan di Teras Rumah, Dilengkapi Surat Wasiat Stok BBM di Jember Kini Normal, Mobilitas Masyarakat Kembali Lancar Pemkot Probolinggo Batalkan Rencana Bangun SMPN di Wilayah Barat, Disdikbud Beberkan Alasan Mengenal Roisatul Muttaqin Alalloh, Dara Cantik asal Jorongan Probolinggo yang Wakili Indonesia di 3 Negara

Pemerintahan · 10 Jul 2023 16:57 WIB

Cek Tap-in E-Pajak Pasir Stockpile Terpadu, Gubernur Khofifah Puji Pemkab Lumajang 


					E-PAJAK: Gubernur Khofifah mengecek Tap-in E-Pajak Pasir di Stockpile Terpadu ditemani Bupati Thoriqul Haq. (foto: Asmadi) Perbesar

E-PAJAK: Gubernur Khofifah mengecek Tap-in E-Pajak Pasir di Stockpile Terpadu ditemani Bupati Thoriqul Haq. (foto: Asmadi)

Lumajang,- Stockpile Terpadu di Kabupaten Lumajang saat ini dinilai mempunyai progres yang luar biasa. Salah satunya lantaran adanya sistem digitalisasi sehingga pajak pasir bisa diterapkan dengan berbasis elektronik.

Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa saat mengecek pelaksanaan Tap-in E-Pajak Pasir di Stockpile Terpadu, Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang, Minggu (9/7/2023) siang.

“Kalau stockpile ini bisa dimaksimalkan fungsinya, Insya-Allah proses monitoring dari perusahaan penambangan pasir dan distribusinya ini akan bisa tertata dengan lebih baik, mulai perpajakan hingga infrastrukturnya,” ungkap Khofifah.

Retribusi pajak pasir berbasis sistem elektronik yang merupakan inisiasi Bupati Lumajang dengan Dinas SDM Provinsi Jawa Timur dan Bank Jatim, imbuh Khofifah, bisa mempermudah proses monitoring dari perusahaan pertambangan.

Menurutnya, sinergi dan kolaborasi antara dua instansi tersebut sebagai keniscayaan yang merupakan sebuah kebutuhan. Dengan harapan, sinergi bisa terus dibangun dan terus ditumbuh kembangkan.

Ia juga mengapresiasi tata ruang Stockpile Terpadu yang saat ini sudah lebih rapi dengan dibangunnya pagar pembatas dan pintu masuk dan pintu keluar yang lebih tertata. “Ini progres yang luar biasa,” pujinya.

Sementara itu, Bupati Lumajang, Thoriqul Haq menyampaikan, inovasi yang dilakukan merupakan upaya Pemkab Lumajang untuk mengantisipasi kebocoran pajak pertambangan pasir di Lumajang.

“Tentunya, harapan kami Pemkab Lumajang bersama dengan Pemprov Jatim dan Bank Jatim bisa mengoptimalkan sinergitas ini, sehingga bisa dikembangkan untuk lebih baik lagi,” harapnya .

Cak Thoriq juga melaporkan, sebelum ada Stockpile Terpadu sering terjadi kebocoran pajak yang mana setiap bulannya, pajak yang diterima rata-rata sekitar Rp400 juta.

Namun, setelah adanya Stockpile Terpadu mulai diberlakukan, saat ini setiap bulan pajak pasir di Kabupaten Lumajang mampu tembus Rp2 miliar.

“Jadi dulu betul ada kebocoran, dan sekarang terus kita tingkatkan pengelolaannya supaya tidak tambah bocor, karena ini bisa menjadi PAD,” pungkasnya. (*)

 

Editor: Mohamad S

Publisher: Zainul Hasan R

Artikel ini telah dibaca 15 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Pemkot Probolinggo Batalkan Rencana Bangun SMPN di Wilayah Barat, Disdikbud Beberkan Alasan

2 Agustus 2025 - 05:41 WIB

Bupati Tersentuh Nasib Lansia Tinggal di Rumah Tidak Layak di Kunir

1 Agustus 2025 - 20:37 WIB

Gubernur Khofifah Tinjau Sekolah Rakyat Terpadu di Jember, ini Pesannya

31 Juli 2025 - 21:54 WIB

Gubernur Khofifah Sebut Gangguan Jalur Laut dan Darat Hambat Distribusi BBM ke Jember

31 Juli 2025 - 16:32 WIB

Warga Terjebak Banjir Lahar, Pemkab Lumajang Ajukan Normalisasi Sungai Regoyo

31 Juli 2025 - 14:50 WIB

Sekda Memasuki Masa Pensiun, Pemkot Probolinggo Segera Buka Seleksi Terbuka

29 Juli 2025 - 19:55 WIB

Tiga Tahun Mangkrak, Pembangunan Gedung Inspektorat Kota Probolinggo Kembali Dilanjutkan

29 Juli 2025 - 18:05 WIB

Antrean BBM di Lumajang Meningkat Drastis, Bupati Pastikan Stok Aman

29 Juli 2025 - 14:44 WIB

Dampak Kelangkaan BBM, Pemkab Jember Terapkan Belajar dan Kerja dari Rumah

29 Juli 2025 - 11:52 WIB

Trending di Pemerintahan