Lumajang,- Beberapa hari terakhir, beredar kabar bahwa anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitian Pemungutan Suara (PPS) di Kabupaten Lumajang terlibat dalam politik praktis.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lumajang Yuyun Baharita pun memanggil 42 PPK dan PPS yang terindikasi menjadi pengurus partai politik (parpol).
Penyelenggara pemilu tingkat kecamatan dan desa itu lantas diinterogasi perihal kebenaran tudingan yang menyebut puluhan orang itu masuk dalam struktur anggota parpol.
“Jadi anggota yang sudah dikumpulkan KPU, yakni 7 PPK dan 35 PPS untuk dimintai keterangan,” kata Yuyun saat dikonfirmasi di kantornya, Senin (10/4/2023).
Menurutnya, setelah anggota PPK dan PPS di kumpulkan, ada temuan baru bahwa nama PPS atau PPK yang terindikasi jadi anggota parpol, namanya sama dengan nama pengurus parpol.
Nama-nama yang tercatut dalam kepengurusan partai, nantinya akan mendatangi kantor partai tersebut untuk dimintai keterangan serta menyertakan bukti Nomor Induk Kependudukan (NIK).
“Apabila nanti namanya sama dengan pengurus partai, harus membawa surat yang isinya tidak merasa menjadi pengurus partai. Setelah itu, datangi kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) untuk klarifikasi, dan harus dapat surat dari partai yang mencatutnya,” jelasnya.
Menurunya, anggota PPK dan PPS yang tercatut namanya dengan pengurus Partai PKN, PKB, PPP, PDI, PBB, Hanura, dan Partai Golkar.
Saat dipertajam soal siapa nama-nama yang tercatut dalam partai tersebut, Yuyun mengatakan, masih dalam proses validasi data.
“Untuk saat ini, kami belum bisa mempubliskan secara terbuka. Sebab, semua data yang masuk di KPU masih diperiksa secara bertahap dan setelah ditemukan bukti kalau yang bersangkutan ikut dalam politik praktis, kami tidak segan untuk mempublikasikannya,” kelit Yuyun. (*)
Editor: Mohamad S
Publisher: Zainul Hasan R
