Probolinggo,- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai mencairkan Tunjangan Hari Raya (THR) Aparatur Sipil Negara (ASN) sejak 4 April lalu, dengan total anggaran Rp38,9 triliun.
Sementara di Kabupaten Probolinggo, pencairan THR untuk pegawai, baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun non-ASN, masih akan dilakukan pada 11 Apimril nanti.
Kepala Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Probolinggo Dewi Korina mengatakan, pencairan THR memang direncanakan pekan depan. Total anggaran untuk THR ini mencapai Rp36.988.509.650.
“Insya-Allah THR akan diberikan pada tanggal 11 nanti,” kata Dewi, Minggu (9/4/2023).
Ia menjelaskan, pencairan THR tersebut akan diberikan kepada dua jenis pegawai, yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Rinciannya, ada sebanyak 6.600 PNS dengan nilai THR mencapai Rp29.694.513.850, sedangkan PPPK ada 2004 pegawai dengan nilai THR mencapai Rp7.293.995.800.
“Total ada 8.604 pegawai, dengan total anggaran yang diterimakan Rp36.988.509.650,” ujarnya.
Dewi melanjutkan, besaran THR pada masing-masing pegawai merupakan besaran satu kali gaji ditambah 50 persen dari Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
“Anggarannya melalui pos belanja pegawai. Insya-Allah sudah siap,” paparnya.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (K-Sarbumusi) Kabupaten Probolinggo, Babul Arifandhie meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kabupaten Probolinggo turun tangan soal Tunjangan Hari Raya (THR) bagi buruh.
Menurutnya, paling lambat THR sudah harus diterima buruh sepekan sebelum lebaran sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan M/2HK.0400/III/2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya bagi pekerja atau buruh di perusahaan.
“Wajib diberikan tujuh hari sebelum lebaran dan harus dibayar langsung, tidak boleh dicicil,” ujar Babul. (*)
Editor: Ikhsan Mahmudi
Publisher: Zainul Hasan R.
