Lumajang,- Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Lumajang, diduga terlibat dalam politik praktis menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024.
Wakil Bupati Lumajang Indah Amperawati menyebut, ia sudah mendengar kabar dugaan adanya kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat politik praktis.
“Saat ini sedang dilakukan kroscek kebenarannya. Saya selaku Ketua Partai Gerindra banyak mendapatkan laporan terkait hal itu dari masyarakat,” kata Wabup Indah, Kamis (16/3/2023).
Menurutnya, beberapa hari ini ia bersama Bupati Lumajang sering mendapatkan laporan terkait Kepala OPD yang terindikasi ikut dalam politik praktis.
“Kami akan kroscek secara detil dulu, karena ini penting, apakah data itu akurat atau tidak, terlebih saya dan Pak Bupati kerap menerima laporan dari masyarakat,” ia menambahkan.
Ketua DPC Gerindra Kabupaten Lumajang ini menambahkan, semua ASN sudah paham kalau mereka dilarang terlibat politik praktis. Netralitas merupakan kewajiymeski ASN juga mempunyai hak pilih.
“Sudah sering kali saya katakan bersama Pak Bupati, mereka punya hak pilih dan sah-sah saja mendukung. Tetapi saya ingatkan kembali bahwa netralitas itu harus benar-benar dipisahkan dengan hak pilih,” ia menegaskan.
“Mengenai netralitas, memang ASN punya hak pilih, namun mereka tak boleh berkampanye secara langsung atau berpolitik praktis,” imbuhnya.
Ia berharap, seluruh ASN bekerja profesional sesuai tugas dan fungsi (Tupoksi). Jika ASN bekerja profesional maka mereka dapat memberikan pelayanan pada masyarakat dengan baik dan maksimal.
“Itu aja kok, jika birokasi bekerja profesional pelayanan terhadap masyarakat pasti baik. Kalau masih ada ASN atau PNS yang sekarang mulai salah langkah, terlibat politik praktis, ini yang perlu kita ingatkan,” pungkasnya. (*)
Editor: Mohamad S
Publisher: Zainul Hasan R
