Menu

Mode Gelap
Angka Kemiskinan Kota Probolinggo Tahun 2025 Turun Jadi 5,69 Persen, Masuk 6 Besar di Jatim Lumajang Beradaptasi dengan Efisiensi Anggaran, Fokus pada Pembangunan Infrastruktur Wanita di Winongan Dihadang Begal, Motor, HP, dan Uang Tunai Amblas Penerbangan Perdana Jember–Jakarta Kembali Ditunda, Dijadwalkan 23 September 2025 Beras Lokal dan SPHP Bisa Berdampingan, Bukan Harus Bersaing Pembangunan Tak Boleh Molor, DPRD Lumajang Kawal Serapan Anggaran Hingga Tuntas

Pemerintahan · 21 Des 2022 14:39 WIB

Tangkal Hoaks, Pemkab Probolinggo Kukuhkan KKD


					Tangkal Hoaks, Pemkab Probolinggo Kukuhkan KKD Perbesar

Kraksaan,- Wakil Bupati Probolinggo, HA. Timbul Prihanjoko mengukuhkan pengurus Komite Komunikasi Digital (KKD) setempat, Rabu (21/12/22) pagi. Pengurus KKD diharapkan jadi antitesa dalam menghadapi segala dampak negatif, yang muncul akibat pesatnya perkembangan internet.

Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Probolinggo H. A Timbul Prihanjoko mengatakan, pengukuhan KKD bertujuan untuk menyeimbangkan informasi dan penyadaran terhadap masyarakat agar tidak terpecah belah karena maraknya informasi hoaks yang beredar.

“Tentunya kami bersyukur sudah mempunyai KKD yang sangat penting untuk menanggulangi beredarnya informasi tidak berimbang ataupun hoaks, yang bisa memecah belah pemahaman masyarakat kita,” ujar Timbul usai pengukuhan yang digelar di ruang Madakaripura Kantor Bupati Probolinggo itu.

KKD yang beranggotakan berbagai unsur seperti pejabat pemerintah, TNI, Polri, insan media, hingga akademisi, diharapkan bisa mengantisipasi beragam informasi hoaks yang beredar melalui dunia maya.

“Harapan saya, KKD ini mampu menjadi filter informasi hoaks. Kalo dibiarkan seperti ini, maka persatuan dan kesatuan bangsa bisa terpecah akibat kebebasan bersosial media,” harap Wabup Timbul.

Sementara itu, Ketua Harian KKD Jawa Timur Arif Rahman mengatakan, terbentuknya KKD tidak sekedar filter konten melaimkam upaya kolaboratif untuk menyadarkan masyarakat terhadap pentingnya memiliki rasa tanggung jawab dalam menggunakan media sosial.

“Memberikan edukasi dan literasi kepada publik agar lebih bertanggung jawab, khususnya pengguna media sosial. Bahwasanya dari penggunaan media ini ada dampak positif dan negatifnya, agar pengguna juga bisa bertanggung jawab atas jejarinya di media sosial,” papar pria yang juga ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Jawa Timur ini.

Ketua Umum KKD Kabupaten Probolinggo Yulius Cristian menyebut, terbentuknya KKD sesuai dengan Surat Keterangan (SK) dari Bupati Probolinggo. SK itu dikeluarkan sebagai upaya untuk menyeimbangkan kecepatan akses informasi kepada masyarakat dan literasinya.

“Seperti yang kita ketahui bahwa kecepatan akses informasi tidak berimbang dengan literasi masyarakat. Dengan adanya KKD ini, saya yakin bisa memberikan manfaat sehingga hoaks bisa ditekan dan literasi bisa ditingkatkan,” ungkap Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Probolinggo ini. (*)

Editor: Efendi Muhammad
Publisher: Zainul Hasan R

Artikel ini telah dibaca 16 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Lumajang Beradaptasi dengan Efisiensi Anggaran, Fokus pada Pembangunan Infrastruktur

18 September 2025 - 19:00 WIB

Pembangunan Tak Boleh Molor, DPRD Lumajang Kawal Serapan Anggaran Hingga Tuntas

18 September 2025 - 16:56 WIB

Wow! Pimpinan DPRD Kabupaten Pasuruan Bakal Dibuatkan Rumah Dinas Seharga Rp10 Miliar

18 September 2025 - 15:11 WIB

Di Lumajang, Anak-anak Bisa Pilih Menu Makan Bergizi Sendiri

17 September 2025 - 14:56 WIB

Bupati Lumajang: Pers Mitra Strategis untuk Sukseskan Program Makan Bergizi Gratis

17 September 2025 - 14:36 WIB

Ketua Komisi D DPRD Lumajang Turun ke Pasrujambe, Serap Aspirasi Kesehatan Warga

15 September 2025 - 16:17 WIB

Pemkab Lumajang Kucurkan Rp891 Juta dari DBHCHT untuk Bangun 54 Gudang Pengering Tembakau

15 September 2025 - 15:51 WIB

Tanamkan Karakter Anti Korupsi, Pemkab Probolinggo Gelar Anti Corruption Fest 2025

15 September 2025 - 12:47 WIB

Lumajang Kawal Percepatan PPPK ke Jakarta, Ribuan Honorer Dapat Kepastian

14 September 2025 - 12:24 WIB

Trending di Pemerintahan