Pajarakan,- Rapat Paripurna terkait penandatanganan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 Kabupaten Probolinggo di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kamis (24/11/2022) malam, resmi ditunda.
Ketidakhadiran Wakil Bupati (Wabup) Probolinggo, HA. Timbul Prihanjoko, dalam rapat tersebut, membuat fraksi-fraksi di parlemen memilih menolak melanjutkan rapat.
Sekitar pukul 21.08 WIB, ketua DPRD Andi Suryanto Wibowo mulai membuka rapat paripurna. Namun baru semenit ia memulai, interupsi langsung hadir dari ketua Fraksi Partai Nasdem, Sugito.
Ia meminta penjelasan terkait ketidakhadiran Wabup yang dalam kesempatan itu justru diwakilkan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Soeparwiyono.
“Izin pimpinan, ini kan penandatanganan bersama. Tapi Wabup tidak hadir. Maka sebelum sidang dilanjutkan, harus ada kejelasan dulu apa alasan ketidakhadirannya,” kata Sugito.
Nyatanya, interupsi dari Sugito ini disambut dengan hujan intrupsi lainnya dari sejumlah anggota fraksi lain. Usman Muhtadi, langsung meminta agar pimpinan sidang menunda paripurna.
“Kalau kepala daerah tidak hadir, ini bukan penandatanganan bersama, jadi harus ditunda,” papar politisi dari Fraksi PKB tersebut.
Setelah Usman, intrupsi kemudian dilanjutkan oleh ketua Fraksi Partai Golkar, Bambang Rubianto. Ia menilai, penandanganan bersama merupakan kesepakatan politis, yang seharusnya ditandatangani oleh DPRD dan Kepala Daerah.
“Bupati dan Wakilnya itu jabatan politis, begitupun dewan, sedangkan Sekda itu kan jabatan karier. Kami menanyakan komitmen Wabup sebagai kepala daerah, karena yang dibahas ini adalah APBD 2023, urusan pembangunan Kabupaten Probolinggo ke depan, kok bisa tidak hadir, kok malah diwakilkan,” kecamnya.
Setelah Bambang, interupsi masih mewarnai jalannya sidang. Kali ini dari ketua fraksi Gerindra Hafiluddin Faqih, ia pun meminta agar paripurna ditunda dengan alasan ketidakhadiran wabup.
Begitupun dengan ketua Fraksi PPP Amin Haddar, ia pun meminta sidang ditunda sampai wabup bisa menghadiri langsung paripurna.
“Tunda, jadwalkan lagi, kalau tidak hadir lagi, tunda lagi, sampai hadir,” pinta dia.
Dalam paripurna ini hanya PDI Perjuangan yang tidak interupsi. Banyaknya interupsi, membuat pimpinan sidang langsung mempersilahkan Sekda untuk menjelaskan alasan ketidakhadiran Wabup Timbul.
“Sudah saya sampaikan terkait agenda malam ini, namun beliau langsung menjawab ada kegiatan partai di Yogyakarta sehingga mewakilkan kepada saya, Insha-Allah surat kuasanya ada,” terang Soeparwiyono.
Setelah penjelasan Sekda itu, ternyata lima fraksi di DPRD setempat tetap menginginkan paripurna untuk ditunda.
Alhasil, Andi selaku pimpinan sidang memutuskan untuk menunda sidang paripurna sampai ada jadwal terbaru dari Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kabupaten Probolinggo selanjutnya.
“Kami nyatakan ditunda sampai jadwal dari Banmus ditentukan,” tuturnya sambil mengetok palu sidang. (*)
Editor: Efendi Muhammad
Publisher: Zainul Hasan R
