Lumajang,- Polemik kelangkaan pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Lumajang terus bergulir. Petani pun kian lantang menyuarakan keluh-kesahnya.
Para petani menuding, ada kongkalikong di balik kelangkaan pupuk subsidi. Oleh sebabnya, mereka meminta pemerintah daerah dan Aparat Penegak Hukum (APH) bertindak.
“Kami memang sudah sering mendengar kabar bahwa ada permainan penjualan pupuk bersubsidi ini. Bahkan ada orang-orang yang memanfaatkan kelompok tani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi kemudian dijual ulang dengan harga yang lebih mahal,” sebut Rohman, petani padi di Desa Jatirejo, Kecamatan Kunir, Kamis (24/11/2022).
Menyikapi hal itu, Ketua Komisi B DPRD Lumajang Eko Adis Prayoga mengatakan, pupuk subsidi tidak akan langka jika mekanisme penyaluran sesuai dengan regulasi yang berlaku.
“Jadi kalau kemarin, kita anggap ada beberapa pelanggaran dan kenaikan harga di atas HET, saya pikir teman-teman dari KP3 bisa melakukan kontrol atau mengklarifikasi terhadap kebenaran tentang kabar-kabar tersebut,” ujarnya.
Dikatakan Eko Adis, Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) awalnya dibentuk sebagai untuk antisipasi kelangsungan pupuk subsidi. Namun lembaga yang dikoordinatori oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan itu ruang geraknya terbatas karena terkendala anggaran.
“Nah, di tahun 2023 ini, hasil kesepakatan yang sudah kita lakukan pembahasan kemarin kita tambah anggarannya agar bisa lebih maksimal melakukan kontrol terhadap distribusi penyaluran pupuk bersubsidi,” jelasnya.
Politisi PKB ini berharap, penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2023 bisa tepat sasaran, agar hasil produksi pertanian di Kabupaten Lumajang bisa digenjot maksimal.
“Saya berharap pupuk subsidi itu distribusinya tepat sasaran, sesuai mekanisme yang ada, yang mendapatkan memang berhak menerima pemanfaatan pupuk bersubsidi,” pungkasnya.
Editor: Efendi Muhammad
Publisher: Zainul Hasan R
