Menu

Mode Gelap
Sidak Jembatan dan Irigasi Rusak, DPRD Desak Pemkab Jember Segera Bertindak Ingin Pajak Kendaraan Anda Dihapus? Simak Syarat dan Prosesnya di Lumajang Genjot Produksi Susu, Kementan Tebar 1.080 Sapi Perah Bunting ke 5 Wilayah di Jatim Pencarian Korban Insiden Perahu Pemancing di Lekok Masih Berlanjut, Tersisa Satu Hilang dan Akan Dilanjutkan Besok Balap Liar Berujung Maut di Paiton, 2 Pemotor Tewas usai Tabrak Elf Jatuh dari Motor, Pelajar SMA 1 Dringu Tewas Terlindas Truk

Sosial · 4 Agu 2022 20:01 WIB

Jengah 6 Bulan Terisolir, Warga Sindetlami Besuk Bongkar Pagar


					Jengah 6 Bulan Terisolir, Warga Sindetlami Besuk Bongkar Pagar Perbesar

Besuk,- Penutupan pagar yang dilakukan secara sepihak oleh Misbahul Munir, warga Dusun Nagger RT/RW 15/5 Desa Sindetlami, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo, di lingkungannya menuai polemik.

Pasalnya, langkah itu membuat akses 8 Kepala Keluarga (KK) tertutup. Buntutnya, pagar dari anyaman bambu setinggi 1,8 meter itu pun dibongkar warga, Kamis (4/8/22).

Warga setempat, Herman (40) mengatakan, aksi bongkar paksa dilakukan karena warga meyakini bahwa pagar tersebut dipasang di atas tanah yang bukan milik orang yang memasang pagar.

“Rencana kan hari ini akan dilakukan pengukuran tanah oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional, red), teteapi yang masang pagar itu menurunkan orang untuk menghalang-halangi,” katanya.

Menurut Herman, pagar itu dipasang oleh Misbah sejak Februari 2022 lalu. Ia meyakini, penutupan akses itu ada kaitannya dengan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), yang juga digelar pada Februari lalu.

“Dengan Misbah, (saya) memang beda pilihan, setelah penghitungan tanggal 17 Februari itu, yang saya dukung menang, dan yang didukung Misbah kalah. Akhirnya pada hari itu juga sekitar pukul 15.00 WIB, Misbah langsung masang pagar,” cerita Herman.

Alhasil, akibat akses tertutup membuat 8 rumah yang dihuni sekitar 25 jiwa, tidak bisa menikmati akses jalan umum di daerah tersebut. Satu-satunya jalan yang bisa dilalui warga untuk keluar masuk adalah jalan alternatif yang dibangun di atas sungai dengan ketinggian kurang lebih 5 meter.

“Itu pun yang bisa hanya motor, mobil tidak bisa masuk. Bahkan ada tetangga saya yang mobilnya tidak bisa masuk sejak adanya pagar itu, hampir setengah tahun selalu dititipkan ke warga,” tuturnya.

Dengan adanya pengukuran tanah, Herman berharap, konflik bisa segera berakhir. Warga yang selama ini terisolasi, bisa mendapatkan haknya kembali dan dapat beraktivitas normal.

“Selama menggunakan jalur alternatif, sebenarnya kami khawatir, untuk sekolah kan anak-anak harus lewat jembatan, kalau sampai jatuh kan bisa fatal,” pungkas Herman.

Dikonfirmasi terpisah, Kuasa Hukum Misbahul Munir, Nanang Hariyadi menyangkal jika konflik antara kliennya dengan warga dilatarbelakangi persoalan beda pilihan saat Pilkades.

“Sudah ada penanganan dari kepolisian, besok (Jumat, red) ada mediasi di Polres Probolinggo. Yang jelas tidak ada kitannya dengan Pilkades, jadi hasilnya bagaimana tergantung besok,” ungkapnya. (*)

 

Editor: Efendi Muhammad
Publisher: Zainullah FT

Artikel ini telah dibaca 14 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Sidak Jembatan dan Irigasi Rusak, DPRD Desak Pemkab Jember Segera Bertindak

15 Juli 2025 - 21:03 WIB

Ingin Pajak Kendaraan Anda Dihapus? Simak Syarat dan Prosesnya di Lumajang

15 Juli 2025 - 20:00 WIB

Kapolres Probolinggo Tancap Gas usai Resmi Menjabat, Kini Sidak Ruang Tahanan

15 Juli 2025 - 16:24 WIB

Mesin Combine Kecil di Grati Lumajang Dibiarkan Mangkrak 10 Tahun

15 Juli 2025 - 13:23 WIB

Operasi Patuh Semeru Digelar, ini 8 Pelanggaran yang Jadi Target Kepolisian

14 Juli 2025 - 21:19 WIB

Marak Begal, Curanwan, dan Curanmor: Gus Darwis: NU Lumajang Siap Turun ke Gelanggang

14 Juli 2025 - 11:31 WIB

Soal Sound Horeg, PCNU Lumajang Mengacu pada Keputusan Ulama

14 Juli 2025 - 11:11 WIB

Ada Festival Cerutu di Jember, Diwarnai Gerojokan Bansos bagi 40 Ribu Buruh Tani

13 Juli 2025 - 18:55 WIB

Bupati Ikuti Fatwa MUI Soal Sound Horeg: Tidak Dilarang, Tapi Harus Dikendalikan

13 Juli 2025 - 15:30 WIB

Trending di Pemerintahan