Menu

Mode Gelap
Turunkan Angka Stunting, Pemkab Jember Cegah Pernikahan Dini Coba Curi Motor di Pasar Maron, Lansia Diamuk Massa Disorot soal Ketimpangan Wilayah, Bupati Pasuruan: Tidak Ada Pasuruan Barat dan Timur Pariwisata Tumpak Sewu Terancam Stagnan, Homestay dan Atraksi Pendamping Tak Terkoordinasi Ketidaksepemahaman BUMDes dan Pengelola Tumpak Sewu Ancaman Serius bagi Ekonomi Lokal Pendapatan Tumpak Sewu Selama Ini Dipertanyakan

Pemerintahan · 14 Mar 2022 16:23 WIB

Surat Pengaduan Desak Pankab Hitung Ulang Pilkades Pajurangan


					Surat Pengaduan Desak Pankab Hitung Ulang Pilkades Pajurangan Perbesar

GENDING,- Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Pajurangan, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo berbuntut panjang, kali ini kuasa hukum Calon Kepala Desa (Cakades) setempat, Nanik Sriwahyuni melayangkan surat pengaduan.

Surat pengaduan itu ditujukan langsung kepada Plt Bupati Probolinggo, A. Timbul Prihanjoko dan Panitia Kabupaten (Pankab) yang diterima oleh Kepala Bagian (Kabag) Hukum pemerintah setempat, Priyo Siswoyo di ruangannya, Senin (14/3/2022) siang.

Kuasa Hukum Nanik Sriwahyuni, Deni Ilhami mengatakan, surat pengaduan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Pankab Probolinggo dengan tuntutan agar dilakukan penghitungan ulang pada Pemilihan Kepala Desa Pajurangan .

Mengingat, kata dia, sudah banyak ditemukan penyimpangan selama proses Pemungutan dan Penghitungan. Yang diantaranya, kata dia, penyimpangan terbesar yaitu tidak diberikannya berita acara model BA1 beserta lampirannya dan ada ketidaksesuaian jumlah surat suara tidak terpakai, suara sah dan tidak dalam kotak suara dengan berita acara.

“Dalam surat yang diserahkan tadi, disampaikan argumentasi hukum yang kuat disertai bukti yang cukup kuat. Selain itu, diketemukan juga adanya surat suara yang hilang atau yang tidak ketemu larinya kemana serta adanya Nama dan NIK lebih dari satu yang sama dalam DPT sehingga berpotensi yang bersangkutan nyoblos lebih dari satu kali,” kata Deni.

Permintaan penghitungan ulang itu, dikatakan pria yang juga Sekretaris Daerah (Sekda) LSM Lira Kabupaten Probolinggo ini, dikarenakan untuk memaksimalkan pasal yang tertuang dalam Pasal 74 Peraturan Bupati (Perbup), pasal 117 Peraturan Daerah (Perda) dan Asas-asas umum Pemerintah yang baik.

“Oleh karena itu kami minta penghitungan ulang surat suara di Desa Pajurangan ini. Sebagai tambahan juga, penyimpangan lainnya yaitu penghitungan suara yang terlalu cepat dan ada TPS yang tertutup atau minim cahaya karena dilakukan di dalam garasi,” ujar Deni.

Sementara itu, Kabag Hukum Kabupaten Probolinggo, Priyo Siswoyo mengatakan, untuk surat pengaduan penghitungan ulang surat suara di Desa Pajurangan sudah diterimanya dan akan segera dibahas atau dirapatkan pada Selasa (15/3/2022) besok.

“Akan dibahas besok dengan Pankab dan juga pimpinan, sekaligus berbarengan juga dengan pembahasan Pilkades di Desa Tegalwatu. Hal seperti (Pengaduan) seharusnya dilakukan oleh warga lainnya, daripada harus demo,” ungkap Priyo usai menerima surat pengaduan. (*)

 

Editor : Ikhsan Mahmudi

Publisher : A. Zainullah FT

Artikel ini telah dibaca 7 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Disorot soal Ketimpangan Wilayah, Bupati Pasuruan: Tidak Ada Pasuruan Barat dan Timur

18 Juni 2025 - 18:06 WIB

Pariwisata Tumpak Sewu Terancam Stagnan, Homestay dan Atraksi Pendamping Tak Terkoordinasi

18 Juni 2025 - 17:21 WIB

Ketidaksepemahaman BUMDes dan Pengelola Tumpak Sewu Ancaman Serius bagi Ekonomi Lokal

18 Juni 2025 - 16:38 WIB

Pendapatan Tumpak Sewu Selama Ini Dipertanyakan

18 Juni 2025 - 16:06 WIB

Asyik! Pemkab Probolinggo Fasilitasi Kuliah Gratis plus Uang Saku di Unitomo Surabaya

17 Juni 2025 - 22:43 WIB

Survei The Republic Institute, Tingkat Kepuasan Terhadap Bupati dan Wakil Bupati Jember Capai 82,8 Persen

17 Juni 2025 - 16:48 WIB

Jelang Terima SK PPPK, Guru di Lumajang Meninggal Dunia

17 Juni 2025 - 16:11 WIB

Absensi Siperlu Lumajang Dicurigai, Bupati: Deteksi Mata dan Ekspresi Wajah Harus Dioptimalkan

17 Juni 2025 - 15:08 WIB

Bertemu Wali Kota, FKUB Kota Probolinggo Ajukan Perluasan Lahan TPU bagi Non Muslim

17 Juni 2025 - 14:36 WIB

Trending di Pemerintahan