PROBOLINGGO,- Penetapan dan penahanan terhadap seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Probolinggo oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat diapresiasi pegiat antikorupsi, Lembaga Swadaya Masyarakat Lumbung Informasi Rakyat (LSM Lira).
Bupati LSM Lira Probolinggo, Samsudin mengatakan, penahanan kembali anggota DPRD dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) karena terlibat kasus korupsi itu merupakan salah satu upaya agar Kabupaten Probolinggo kembali makmur.
Sebab, menurut Samsudin, saat audiensi dengan kejaksaan, September 2021 lalu, Lira juga membahas kasus tersebut. Saat ditetapkan sebagai tersangka, anggota DPRD itu lolos melalui upaya pra peradilan.
“Langkah yang tepat dilakukan pihak kejaksaan menetapkan dia sebagai tersangka dan ditahan. Selain kasusnya korupsi itu juga dilakukan oleh anggota legislatif, ingat negara tidak makmur jika koruptor merajalela dalam birokrasi ini,” kata Samsudin, Selasa (1/2/2022).
Selain itu, Samsudin juga meminta agar tidak hanya terlalu fokus dan terlena setelah prestasi koruptor dari tingkat legislatif terselesaikan dengan baik. Akan tetapi, kasus dugaan korupsi lainnya juga segera dituntaskan untuk mengangkat marwah kejaksaan.
“Jangan hanya kasus oknum dewan saja, tetapi kasus-kasus yang mangkrak lainnya juga segera diproses dan dituntaskan. Agar tidak terkesan di mata masyarakat Kejari Kabupaten Probolinggo mandul, seperti kasus prim dan dana hibah Australia yang mangkrak,” kata Sam.
Sehingga, kata Sam, sapaan akrabnya, penilaian masyarakat Kabupaten Probolinggo menganggap kejaksaan main-main dalam kasus terpatahkan.
“Bayangkan, kasus prim, dana hibah Australia dan PDAM yang sudah bertahun-tahun lamanya sampai saat ini masih belum terselesaikan. Kalau memang sudah cukup bukti silakan langsung ditetapkan tersangkanya,” ungkap pria kelahiran Kecamatan Tiris ini. (*)
Editor : Ikhsan Mahmudi
Publisher : Albafillah
