KRAKSAAN,- Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kabupaten Probolinggo diharapkan agar terus eksis dan memaksimalkan kolaborasi dan sinergitas lintas kedinasan. Kotaku dinilai berdampak signifikan dalam penanganan kawasan kumuh pada tahun selanjutnya.
Hal ini terungkap pada Workshop Virtual Program Kotaku Kabupaten Probolinggo tahun Anggaran 2021. Kegiatan itu diselenggarakan Asisten Kota Mandiri Kabupaten Probolinggo selama dua hari, 29-30 Nopember 2021.
Dalam salah satu diskusi panel pada workshop tersebut, Ria Lutvi Diarini selaku person perwakilan Bappeda Kabupaten Probolinggo mengaku, mengapresiasi kontribusi program Kotaku dalam penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Probolinggo selama ini.
Ria mengemukakan, dalam penanganan kumuh, Program Kotaku menggunakan pendekatan sinergi antara pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM), penguatan peran pemda sebagai nakhoda, serta kolaborasi antara pemda dan pemangku kepentingan lainnya.
“Program ini juga menjembatani sinergi dan kolaborasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di dalamnya. Termasuk seluruh perangkat KSM, LKM dan KPP selaku peserta dari program Kotaku yang telah bekerja keras selama ini,” kata Ria, Minggu (5/12/2021).
Melalui workshop tersebut, Ria berharap seluruh stakeholder lebih memahami kebijakan dan strategi pelaksanaan kegiatan skala kawasan dan pembangunan secara kolaboratif serta mengetahui dan memahami isu-isu strategis penanganan kumuh.
“Apa yang telah dikerjakan selama ini agar dimanfaatkan dan dipelihara dengan baik, serta ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan penunjang lainnya melalui pemanfaatan dana desa,” ujar Ria.
Terpisah, ST Asisten Kota Mandiri Kabupaten Probolinggo, Punarto mengatakan, selama tahun 2021 program kerja Kotaku juga mendukung kebijakan nasional terkait penanganan pandemi Covid-19. Untuk hal ini Kotaku melaksanakan program padat karya yang terbagi di lima desa.
Melalui program padat karya pada lima desa ini, lanjut Punarto, selain berdampak langsung pada peningkatan kualitas lingkungan, masyarakat kecil terdampak pandemi juga tertolong dengan mendapatkan tambahan penghasilan dari pekerjaan padat karya ini.
“Kami berharap kepada Pemkab Probolinggo agar dapat review terhadap RPK2KPK, SK Kumuh, Pokja, dan pendukung program Kotaku yang ada di desa pemegang SK Kumuh. Untuk lima desa itu ialah Kebonagung, Rangkang, Asembagus, Sukomulyo, Sukokerto,” tutur Punarto.
Agar ke depan capaian penanganan kumuh lebih maksimal, Punarto berharap agar dinas terkait lebih menyinkronkan program kerja. Yakni satu data satu perencanaan, artinya sama sama berfokus pada titik lokasi rujukan SK kumuh di Kabupaten Probolinggo.
“Untuk capaian lebih maksimal, di tahun 2022 ini kami harap ada replikasi baseline. Jadi di tiap desa betul-betul ada pendataan ulang untuk menentukan baseline yang menjadi dasar penentuan SK Kumuh. Sehingga diperlukan kolaborasi antar dinas,” terangnya. (*)
Editor : Ikhsan Mahmudi
Publisher : A. Zainullah FT
