PROBOLINGGO,- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggeledah sejumlah kantor pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo, Senin (27/9/21). Sedikitnya, 5 kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diobok-obok KPK.
Lima kantor OPD yang digeledah lembaga antirasuah itu meliputi kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (DKUM), Dinas Sosial (Dinsos), dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), yang berada di jalan A. Yani Kota Probolinggo.
Lalu kantor Dinas Perhubungan (Dishub) di jalan Panglima Sudirman Kota Probolinggo, serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) di kompleks perkantoran Pemkab Probolinggo Dringu.
Penyidik datang ke kantor pemerintahan tersebut secara serentak, sekitar pukul 09.30 WIB. Selama proses penggeledahan, seluruh pegawai OPD diminta diluar ruangan dan pintu gerbang OPD ditutup rapat.
Sesekali pegawai OPD dipanggil untuk diminta keterangan. Dua anggota Sabhara Polres Probolinggo Kota, berjaga di masing-masing kantor OPD selama penyidik KPK melakukan penggeledahan.
Di kantor Dinas Perhubungan, sejumlah awakmedia hanya dapat mengambil gambar dari luar pagar. Petugas KPK yang mengenakan rompi bertuliskan KPK dibagian punggung, tampak keluar masuk kantor.
Hingga berita ini ditulis, penggeledahan di 5 kantor pemerintahan milik Pemkab Probolinggo oleh penyidik KPK masih berlangsung.
Sedekar informasi, sejak Selasa (21/09/21), KPK kembali memeriksa sejumlah pejabat Pemkab Probolinggo. Diantaranya Sekretarid Daerah (Sekda Soeparwiyono, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Edy Suryanto, dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Hudan Syarifuddin.
Selanjutnya, penyidik menggeledah sejumlah kantor pemerintahan, bahkan rumah pribadi sejumlah kepala dinas. Penggeledahan ini merupakan pengembangan penyelidikan pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Bupati Probolinggo non-aktif, Puput Tantriana Sari. (*)
Editor : Efendi Muhammad
Publisher : Albafillah
