BANGIL,- Sejumlah aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Pasuruan melurug kantor serta tiga OPD (Organisai Perangkat Daerah) di lingkungn Pemerintah Kabuaten Pasuruan, Senin (23/8/2021).
Tiga OPD yang jadi sasaran protes para aktivis itu meliputi Dinas PU Bina Marga, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, dan Dinas Sumberdaya Air dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.
Para aktivis menyebut, mereka terpaksa ‘turun gunung’ karena gerah proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pasuruan berjalan lamban. Dewan dan OPD juga dinilai tidak transparan menjelaskan alasan tidak digulirkannya program pembangunan yang didanai Dana Alokasi Umum (DAU).
Koordinator aksi, Ismail Makky menjelaskan, apa yang disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan, Syaifullah Damanhuri, saat menerima perwakilan massa hanya ‘lip sevice’ saja. Pasalnya dalam udensi sebelumnya, molornya program pembangunan di 3 OPD dipicu adanya defisit anggaran.
“Yang jadi tanda tanya besar kami, kalau memang Komisi III tidak intervensi refocusing anggaran, kenapa tiga dinas tak kunjung menggulirkan program tersebut,“ kata Makky.
Untuk ketahui, kata Makky, defisit anggaran di Kabupaten Pasuruan pasca refocusing mencapai Rp200 miliar lebih. Untuk menutupi kekurangan tersebut, maka usulan dari eksekutif dan legislatif di tiga dinas tehnis akhirnya dilakukan pengurangan.
“Tapi ini belum belum ada titik temu, masing masing mempertahankan egoisme yang ujungnya merugikan masyarakat,” kecam Makky.
Aktivis lainnya, M. Ali menyebut, seharusnya Komisi III yang notabene adalah representasi dari masing-masing komisi, mengesampingkan kepentingan politik praktis. Sebab imbasnya, bisa menurunkan kepercayaan publik.
“Ucapan Ketua Komisi III Syaifullah Damanhuri yang mengatakan dewan tidak akan main-main proyek, akan kita pegang. Jika nanti ditemukan ada transaksional, lihat saja nanti,“ ancamnya.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan, Syaifullah Damanhuri menjamin tidak akan melakukan intervensi dalam proses refocusing anggaran. Sebab menurutnya, refocusing murni wewenang dinas tehnis.
“Kita tidak pernah intervensi, semua wewenang dinas untuk mengatur maupun penentuan rekanan,” katanya menegaskan.
Politisi PPP ini menambahkan, memang dalam rapat kerja OPD yang menjadi mitra Komisi III, sudah tercapai kesepakatan untuk tidak mengurangi titik paket usulan pembangunan.
“Tapi, ada pengurangan anggaran di tiap paket yang besarannya mencapai 25-30 persen dari nilai pagu,” urai Syaifullah.
Terpisah, Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Tata Ruang, Misbah Zunib menuturkan, imbas dari refocusing 11 persen, Pemkab Pasuruan mengalami defisit anggaran sekitar Rp250 miliar lebih.
Untuk menutupinya, sambung Misbah, maka semua OPD harus besedia belanja langsung dan belanja lainnya termasuk di 3 dinas tehnis diatas dipanhkas.
“Di Dinas Sumberdaya Air, anggaran proyek DAU sebesar Rp17 miliar, kemudian di lakukan pemangkasan 11 persen. Dana untuk Bina Marga yang sebesar Rp170 miliar juga harus dikurangi,” jelasnya.
Sekretaris Bina Marga, Eko Bagus membenarkan ada pemangkasan anggaran di dinasnya. Ratusan proyek pembangunan tak kunjung digulirkan lantaran masih melakukan penyesuaian guna menutupi defisit anggaran.
“Untuk program yang dibiaya DAK (Dana Alokasi Khusus) dan PHJD (Program Hibah Jalan Daerah) sudah digulirkan, kalau untuk sumber dana DAU sebagian kecil sudah berjalan,” tutur Eko. (*)
Editor: Efendi Muhamad
Publisher: A. Zainullah FT
