Menu

Mode Gelap
Kankemenag Kota Probolinggo Bakal Berangkatkan 213 Jamaah Calon Haji, Dilepas Tanggal 26 Mei Jadi Tuan Rumah Pesta Miras yang Tewaskan 2 Orang, Kades Temenggungan Ngaku Tidak Tahu Kasus PMK di Probolinggo, 51 Ekor Sapi Terpapar, 2 Mati, 9 Sembuh Kunjungan Industri Dinilai Penting Bagi Siswa SMK, ini Beberapa Alasannya Singa Betina TWSL Kota Probolinggo Bunting, Kandang Mulai Disterilkan Bupati Lumajang Perkuat Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri

Pemerintahan · 20 Mar 2021 11:26 WIB

Pemerintah Impor Beras, Pemuda Tani Indonesia Jatim; Menyakiti Petani


					Ketua DPD Pemuda Tani Indonesia Jatim, Durrul Izza Al-fatawi (tengah) saat panen raya jagung beberapa waktu lalu. (foto: Izza for P7.com) Perbesar

Ketua DPD Pemuda Tani Indonesia Jatim, Durrul Izza Al-fatawi (tengah) saat panen raya jagung beberapa waktu lalu. (foto: Izza for P7.com)

PROBOLINGGO-PANTURA7.com, Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan memutuskan untuk melakukan impor beras sebanyak 1 juta ton. Beras yang akan diimpor dari Vietnam dan Thailand itu, diperkirakan datang akhir Maret ini.

Menyikapi hal itu, Ketua DPD Pemuda Tani Indonesia Jawa Timur, Durrul Izza Al-fatawi menyebut kebijakan impor beras sangat tidak tepat. Sebab saat ini, menurut Izza, petani sedang siap-siap panen raya.

“Kalaupun pemerintah tidak bisa hadir dalam menjaga kedaulatan petani, minimal tidak meyakiti petani dengan impor beras 1 juta ton, lebih-lebih pada kondisi panen raya,” terang Izza via jaringan seluler, Sabtu (20/3/21)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 1 Maret 2021, sambungnya, potensi produksi beras pada Januari-April 2021 sekitar 14, 54 juta ton. Jumlah itu naik 3,08 juta ton (26,89%) jika dibandingkan Januari-April 2020.

“Jadi konsumsi Januari-April 2021 yakni 9,72 jt ton sehingga potensi surplus 4,81 juta ton,” ia menegaskan.

Selain itu, papar Izza, kebijakan itu bakal menghancurkan harga gabah di lapangan. Saat ini saja, harga gabah di Tuba Rp 3300 per kilogram (Kg), Rp 3,400-3.500/Kg di Ngajuk dan di Probolinggo Rp 3.300-3.400/Kg.

“Padahal harga patokan pemerintah Rp 4.200/Kg. Serap gabah adalah kebijakan yang harus dilakukan dalam kondisi seperti ini, bukan impor beras,” kecam Izza.

Seharusnya, dikatakan Izza, pemerintah melihat dari semua sektor sebelum keijakan impor beras diputusan. Ketika beras menjadi makanan pokok, jelasnya, maka pemerintah harus menjaga stabilitas dengan medorong dan menjaga petani tetap istiqomah.

“Jangan sampai petani putus asa dengan tidak menanam (padi). Dampaknya terhadap ketahanan, kemadirian serta kedaulatan pangan nasional,” tutur inisiator Ngaji Tani Nusantara ini.

Sementara itu, Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi menjamin kebijakan impor beras tidak akan menghancurkan petani nasional. Sebab, keran impor baru dibuka saat cadangan beras pemerintah (CBP) di Perum Bulog menipis dan tidak saat panen raya.

“Saya jamin tidak ada impor beras ketika panen raya, dan hari ini tidak ada beras impor yang menghancurkan petani, karena memang belum ada impor,” jelas Lutfi seperti dikutip dari CNN Indonesia.

Lutfi mengklaim izin impor sengaja dikeluarkan untuk berjaga-jaga lantaran stok beras di Bulog mulai menipis. “Bulog itu stoknya seperti bisa dihitung hanya mungkin tidak capai 500 ribu,” tandasnya. (*)


Editor : Efendi Muhamad

Publisher : A. Zainullah FT


Artikel ini telah dibaca 13 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Bupati Lumajang Perkuat Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri

2 Mei 2025 - 16:57 WIB

Dari Sejarah Ki Hajar Dewantara, Bupati Lumajang Dorong Revitalisasi Pendidikan untuk Tingkatkan SDM

2 Mei 2025 - 16:04 WIB

Bupati Lumajang Tegaskan Larangan Tahan Ijazah dan Wajib Patuhi UMK

1 Mei 2025 - 20:07 WIB

Ditengah Efisiensi, Pemkot Probolinggo Digerojok Anggaran Rp40 Miliar untuk Perbaiki Infrastruktur

1 Mei 2025 - 19:37 WIB

Komisi A DPRD Lumajang Apresiasi Kinerja Damkar, Dorong Peningkatan Sarana dan Prasarana

30 April 2025 - 10:21 WIB

DPRD Lumajang Gelar Uji Publik Raperda Fasilitasi Pengembangan Pesantren

30 April 2025 - 09:17 WIB

Hanya Dijatah Anggaran Rp 150 juta Setahun, MUI Probolinggo Protes

30 April 2025 - 03:53 WIB

Tujuh Formasi CPNS di Lumajang Belum Terisi, Pemkab Lumajang Tetap Fokus Kualitas Pelayanan

28 April 2025 - 17:51 WIB

Dinsos Lumajang Habiskan Dana Rp5,113 Miliar untuk Pemenuhan Pelayanan Minimum

28 April 2025 - 13:30 WIB

Trending di Pemerintahan