KANIGARAN-PANTURA7.com, Puluhan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Aliansi LSM Peduli Pembangunan Kota Probolinggo mendatangi Pemerintah Kota Probolinggo, Rabu (9/9/2020). Mereka mempertanyakan kejanggalan tender proyek RSUD baru di Jalan Prof. HAMKA, Kota Probolinggo yang dimenangkan PT Anggaza Widya Ridhamulia dari Surabaya.

Koordinator Aliansi LSM Peduli Pembangunan Kota Probolinggo, Louis Hariona mengatakan, kedatangan dirinya dengan rekan-rekan aliansi hanya bermaksud klarifikasi.

Karena, kata Louis, di luar muncul perdebatan mengenai tender proyek RSUD. Pemicunya, pemenang tender menyewa peralatan berat milik negara (milik TNI).

“Kami ingin proses dan prosedur pelaksaan tender proyek RSUD di Kota Probolinggo berjalan transparan dan lancar. Sehingga tidak muncul polemik di tengah masyarakat,” kata Louis yang juga Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional (LPKN) Kota Probolinggo.

Sementara itu, Kabag Pengadaan Barang dan Jasa (KPBJ) Kota Probolinggo, Ghofur Effendi mengatakan, tender proyek RSUD saat ini dalam masa sanggah. Dan Rabu hari ini merupakan hari ini terakhir masa sanggah.

“Saat ini masa sanggah lima hari, misalkan tidak puas terhadap sanggahan Pokja, maka ada yang namanya sanggah banding sesuai Perpres 16/18,” terang Ghofur.

Ghofur juga merespon terkait penyewaan alat milk TNI. Dikatakan hal itu sebenarnya menjadi ranah rekanan untuk menyanggah.

Sebetulnya, kata Ghofur, dalam Permenhan Nomor 9 Tahun 2014, penyewaan peralatan TNI diperbolehkan yakni, sesuai pasal 15,16 dan 17. Di dalamnya disebutkan, pinjam pakai diperbolehkan untuk disewakan kepada swasta.

“Jadi berdasarkan Permenhan 9/2014 itu, peminjaman alat TNI diperbolehkan , berarti tidak melanggar aturan,” pungkasnya. (*)


Editor: Ikhsan Mahmudi

Publisher: Rizal Wahyudi


Baca Juga  Perubahan UU MK Mengkebiri Regenerasi Hakim MK