GENDING-PANTURA7.com, Anggota DPR RI Komisi IV Fraksi Nasdem, Hasan Aminuddin melontarkan kritik soal mekanisme penyaluran bantuan dari pemerintah pusat ke daerah. Menurutnya, selama ini banyak bantuan yang salah kaprah dan tidak tepat sasaran.
“Semisal, bantuan yang dikeluarkan Kementerian, Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan dan Perikanan, selama ini hanya diterima segelintir orang yang semestinya tidak perlu menerima,” ujar Hasan dalam giat reses berjama jurnalis di Pantai Bentar, Kecamatan Gending, Kab. Probolinggo, Jum’at (27/12/19).
Dalam hal ini, Hasan mencontohkan, Kementerian Kelautan dan Perikanan memberi bantuan terhadap para nelayan. Akan tetapi bantuan itu tidak pernah dirasakan oleh nelayan secara langsung.
“Pasti bukan buruh nelayan yang menerima bantuan, akan tetapi pengusaha yang nantinya akan dibuatkan kelompok yang anggotanya dari para buruh nelayan. Ini yang ingin saya rubah nanti,” tegas Hasan.
Solusinya, sambung ñuami Bupati Probolinggo ini, selaku Komisi IV, pihaknya akan mengusulkan dalam forum pimpinan Komisi IV. Jika nanti ada aturan dari pemerintah dalam negeri (Permendagri) maka pihaknya akan melibatkan dari.
“Saya akan usulkan ini nanti, kalau ada hubungan dengan Permendagri, maka Mendagri juga akan kami undang. Agar supaya merubah Permendagri yang bunyinya ada perubahan mendasar kepada kelompok Bumdes,” ungkapnya.
Jika bantuam dari pusat ke daerah tepat sasaran, prediksi Hasan, maka kesejahteraan masyarakat akam terjamin. Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), tutur Hasan, bisa menjadi wadah agar bantuan tepat sasaran.
“Saya menginginkan adanya perubahan yang mendasar dari Bumdes, berupa bantuan yang diterima oleh rakyat tapi tidak ada resonansinya sama sekali kepada rakyat, ini harus rubah,” kecamnya. (*)
Editor : Efendi Muhammad
Publisher : A. Zainullah FT
