Menu

Mode Gelap
Bupati Lumajang Tegaskan Larangan Tahan Ijazah dan Wajib Patuhi UMK Ditengah Efisiensi, Pemkot Probolinggo Digerojok Anggaran Rp40 Miliar untuk Perbaiki Infrastruktur Hari Buruh Internasional, Mahasiswa dan Pekerja Lurug Gedung DPRD Jember Futsal Gagal Melenggang, KONI Kota Probolinggo Sisakan 32 Cabor di Porprov Jatim 2025 Kuota Haji Lumajang 2025 Menurun Peringati Hari Buruh, Pemkab Probolinggo Ajak Serikat Pekerja dan Pengusaha Perkuat Kolaborasi

Berita Pantura · 28 Nov 2019 09:18 WIB

Pemkot Probolinggo Minta Angkot Berbadan Hukum


					Pemkot Probolinggo Minta Angkot Berbadan Hukum Perbesar

PROBOLINGGO-PANTURA7.com, Pemkot Probolinggo cukup resah. Pemicunya, sejak lima tahun ada peraturan, Angkutan Kota (Angkot) harus berbadan hukum.

Peraturan itu hingga hari ini belum terlaksana di Kota Probolinggo. Pemkot pun meminta, pengusaha angkutan kota (angkot) mengurus badan hukum bagi kepemilikan kendaraannya.

Aturan berbadan hukum tersebut merujuk pada UU Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Pasal 79. Hal itu disampaikan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Probolinggo saat menggelar penyuluhan kepada sopir dan pemilik angkot di GOR A. Yani Jalan dr Soetomo, Kamis (28/11)

Kasi Angkutan Dishub Kota Probolinggo, Daroji mengatakan, sejak turunnya peraturan tersebut Pemkot Probolinggo terus mengupayakan agar angkot harus berbadan hukum. Namun karena terus ada dispensasi, hal itu belum dilakukan maksimal.

“Kita terus mengupayakan sebab ini amanat undang-undang. Apalagi angkot berbadan hukum juga sebagai syarat untuk proses perpanjangan. Melalui penyuluhan ini paling tidak menyadarkan para sopir angkot agar armadanya berbadan hukum,” jelasnya.

Lebih dalam, nantinya angkot tidak bisa dengan STNK atas nama perorangan, namun harus atas nama perusahaan. Bisa kolektif, minimal lima kendaraan. Pihaknya meminta agar sampai akhir tahun semua berbadan hukum.

“Saat ini masih satu angkot yang berbadan hukum . Harapannya ini bisa diikuti oleh angkot lain dengan membentuk sendiri atau bisa gabung dengan yang sudah berbadan hukum,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Sopir Angkot Kota Probolinggo(ASAP), De’er mengatakan, siap menjalankan peraturan tersebut. Namun pihaknya butuh waktu terlebih dahulu.

“Kami siap , sebenarnya kita sudah punya koperasi bernama Mitra Angkot Sejahtera , namun karena ada pro kontra kepengurusannya jadi tidak aktif,” jelasnya.

Ditanya apakah hendak bergabung dengan yang sudah berbadan hukum, pihaknya berharap jika lebih baik menggunakan wadah sendiri. Dalam waktu dekat akan dinotariskan dahulu melalui koperasi tersebut.

Diketahui di Kota Probolinggo, total ada 11 trayek angkot mulai angkutan Line A sampai Line K. Sedangkan, jumlah armadanya mencapai 155 unit angkot. (*)


Editor: Ikhsan Mahmudi
Publisher: Rizal Wahyudi


Artikel ini telah dibaca 5 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Bupati Lumajang Tegaskan Larangan Tahan Ijazah dan Wajib Patuhi UMK

1 Mei 2025 - 20:07 WIB

Ditengah Efisiensi, Pemkot Probolinggo Digerojok Anggaran Rp40 Miliar untuk Perbaiki Infrastruktur

1 Mei 2025 - 19:37 WIB

Komisi A DPRD Lumajang Apresiasi Kinerja Damkar, Dorong Peningkatan Sarana dan Prasarana

30 April 2025 - 10:21 WIB

DPRD Lumajang Gelar Uji Publik Raperda Fasilitasi Pengembangan Pesantren

30 April 2025 - 09:17 WIB

Hanya Dijatah Anggaran Rp 150 juta Setahun, MUI Probolinggo Protes

30 April 2025 - 03:53 WIB

Tujuh Formasi CPNS di Lumajang Belum Terisi, Pemkab Lumajang Tetap Fokus Kualitas Pelayanan

28 April 2025 - 17:51 WIB

Dinsos Lumajang Habiskan Dana Rp5,113 Miliar untuk Pemenuhan Pelayanan Minimum

28 April 2025 - 13:30 WIB

Pemkab Lumajang Berupaya Tingkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Desa

27 April 2025 - 16:38 WIB

Hudri Nakhodai FKUB Kota Probolinggo, Janji Rawat Harmoni

25 April 2025 - 21:21 WIB

Trending di Pemerintahan