PROBOLINGGO-PANTURA7.com, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Probolinggo menggelar rapat evaluasi di Ballroom Hotel Bromo Park, Jalan dr Sutomo, Kota Probolinggo, Rabu (31/7). Rapat yang dilengkapi Forum Group Discussion (FGD) itu dibanjiri saran dan masukan.
Saat membuka rapat evaluasi yang dihadiri Bawaslu, TNI, Polri, Parpol dan pemantau pemilu tersebut, Ketua KPUD Kota Probolinggo Ahmad Hudri menuturkan, evaluasi harus dilakukan karena sesuai dengan amanat Peraturan KPU RI.
“Evaluasi ini agar menjadi koreksi dan perbaikan serta peningkatan kinerja KPU yang lebih baik ke depan,” ucap Hudri.
Beberapa hal yang disorot seperti fasilitasi kampanye, meliputi alat peraga kampanye (APK) khususnya spanduk, baliho dan umbul umbul termasuk bahan kampamye (BK). Banyak ditemukan pelanggaran di antaranya soal desain dan zonasi.
Hudri menyebut sejauh ini tingkat partisipasi masyarakat sejak Pilkada maupun Pileg 2019 cukup bagus. Tak hanya mencapai target nasional sebesar 77%, bahkan angka paritisipatif mencapai 87%, di atas target nasional dan Jatim yang sebesar 81%.
“Namun kami sadar di balik tingginya angka partisipasi, ada kekurangan yang perlu dievaluasi. Melalui rapat evaluasi dan Forum Group Discussion tentu ada masukan dan saran bagi KPU,” ujar Hudri.
Selain itu sosialisasi terhadap para petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) juga disoal. Beberapa kesalahan di lapangan ditengarai kurangnya sosialisasi. Itu akibat pemilu serentak dengan lima surat suara sekaligus.
“Sosialisasi perlu ditingkatkan, di lapangan banyak temuan seperti kesalahan saat memasukkan surat ke dalam kotak suara. Termasuk banyaknya petugas KPPA yang sakit dan meninggal itu menjadi evaluasi bersama,” ucap Mat Rosit perwakilan Komite Independent Pemantau Pemilu (KIPP) Kota Probolinggo.
Politik uang (money politics) juga tak luput dari pembahasan. Sejumlah parpol dan tokoh masyarakat yang diundang sama-sama ingin di Kota Probolinggo bersih dari politik uang.
“Kita ingin pemilu yang akan datang benar-benar bersih dari politik uang. Terlalu banyak ongkos biaya pemilu, membuat segala cara dilakukan untuk menang,” kata Ketua MUI KH. Nizar Irsyad yang turut hadir.
Kendati pihaknya bersyukur pada Pilkada dan Pileg termasuk Pilpres 2019 khususnya berlangsung aman, Nizar berharap semua pihak sama-sama memerangi politik uang.
“Setiap pemilu politik uang selalu ada khususnya di Kota Probolinggo yang begitu tinggi. Ini harus dianalisa dan ditemukan solusi agar politik uang bisa ditekan,” jelasnya.
Baginya bukan hanya tugas KPU dan Bawaslu , parpol termasuk masyarakat harus sama-sama punya semangat dalam memerangi politik uang. (*)
Penulis : Rahmad Soleh
Editor : Ikhsan Mahmudi
Tinggalkan Balasan