PROBOLINGGO-PANTURA7.com, Upaya Walikota Probolinggo Hadi Zainal Abidin untuk merealisasikan visi misinya dalam bidang pendidikan mulai digelindingkan. Yakni, melewati deklarasi pendidikan gratis, peningkatan mutu pendidikan digenjot.
Deklarasi Pendidikan Gratis, Rabu (27/2/2019) di Kantor Pemkot Probolinggo itu sebagai wujud optimalisasi dalam “Program 99 Hari”. Acara tersebut dihadiri ratusan guru dan kepala sekolah, Assisten Pemerintahan Gogol Sudjarwo , Wakil Ketua DPRD Mukhlas Kurniawan , dan Kepala Disdikpora M. Maskur.
Pendidikan gratis diwujudkan dengan memaksimalkan dana BOS dan BOSDA digunakan untuk sekolah. Sehingga tidak ada lagi pungutan atau iuran terhadap operasional sekolah termasuk kegiatan belajar mengajar.
Walikota mengatakan, dana BOS dan BOSDA yang digelontorkan tersebut harus maksimal digunakan untuk kegiatan operasional pendidikan dan belajar mengajar.
“Ini upaya realisasi janji kita bahwa dana BOS dan BOSDA itu harus diperuntukkan bagi peserta didik secara optimal. Hal ini akan kami lakukan terus termasuk pengawasannya. Bila ditemukan pelanggaran sanksi bisa kami berikan”ucapnya.
Wakil Ketua DPRD Mukhlas Kurniawan mengapresiasi upaya Pemkot Probolinggo yang berusaha merealisasikan janji dari sektor pendidikan.
“Kita tentunya support ,namun harapan kami itu berjaklan dengan baik. Sebab fungsi kami sebagai kontrol tetap ada,” singkat politisi Golkar ini.
Kepala Disdikpora M. Maskur mengatakan, pendidikan gratis adalah optimalisasi dana BOS dan BOSDA 2019. ” Pendidikan gratis ini adalah operasional sekolah, karena dana tersebit dirasa cukup untuk sekolah anak maka pihak pemerintah berani menggratiskan sepenuhnya,” ujar mantan Kadinsos ini.
Namun di luar operasional sekolah semisal rekreasi itu tetap persoalan internal sekolah. “Kalau di luar itu kebijakan sekolah, misal rekreasi,” tandasnya.
Diketahui di Kota Probolinggo ada 84 SDN dengan dana keseluruhan Rp.31.495.341.800, untuk SMP ada 25 lembaga dengan dana Rp 47.338.163.600. Sedangkan untuk sekolah swasta MTS ada 17 lembaga dengan dana Rp 10.435.468.272, MI ada 26 lembaga dengan dana Rp 4.669.926.000.
Lebih rinci, SD mendapatkan Rp 800.000 per anak dari pemerintah pusat dan Rp 800.000 dari Pemkot jadi sudah Rp1.600.000 per anak. Sedangkan untuk SMP Rp 1.000.000 dari pusat dan Rp 1.000.000 dari Pemkot per anak dalam satu tahun. (*)
Penulis: Rahmad Soleh
Editor: Ikhsan Mahmudi
Tinggalkan Balasan