PROBOLINGGO-PANTURA7.com, Anggaran belanja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo untuk Tahun Anggaran 2018 mengalami defisit sekitar Rp 174 milyar. Hal ini diketahui saat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat mengesahkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD, Senin (13/8/2018).
Dalam anggaran yang tertuang dalam P-APBD, pendapatan daerah semula mendekati Rp 2,16 trilyun. Namun jumlah itu berkurang sekitar Rp 5,84 milyar, sehingga pendapatan daerah hanya berkisar Rp 2,15 trilyun.
Defisit pendapatan terjadi karena tak diimbangi oleh belanja daerah. Belanja daerah yang semula Rp 2,24 milyar, membengkak menjadi Rp 81,23 milyar, sehingga total belanja nyaris menembus Rp 2,33 trilyun. Perbandingan pendapatan dengan belanja daerah setelah perubahan akhirnya defisit sekitar Rp 174.5 milyar.
Namun defisit anggaran itu tak membuat DPRD Kabupaten Probolinggo menolak Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) yang diajukan Pemkab. Pihak dewan tetap menyetujui Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 itu, sehingga Raperda sah menjadi Perda yang akan menjadi acuan eksekutif dalam melaksanakan kegiatan.
“Itu tak perlu dikhawatirkan, karena nanti akan ditutup oleh pembiayaan-pembiayaan. Dalam setiap belanja daerah, utamanya belanja langsung, selalu kami tekankan efisiensi,” jelas Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Sigit Sumarsono.
Sementara Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Wahid Nurrahman, mengaku pihaknya terus mendorong pihak eksekutif untuk melakukan efisiensi anggaran. Belanja yang menjadi fokus efisiensi adalah belanja langsung yang lebih berpotensi diikepras tanpa harus mengabaikan kualitas.
“Ada beberapa catatan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi sebelum menyetujui Raperda. Namun yang lebih penting dari ini adalah pelaporan kegiatan secara transparan dan akuntabel. Sehingga layanan kepada masyarakat optimal,” tandas Wahid. (*)
Penulis : Moh Ahsan Faradies
Editor : Efendi Muhammad
Tinggalkan Balasan