Jember,- Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, mendorong pemerintah desa di Kabupaten Jember, untuk memperkuat kemandirian pembangunan dan tidak semata-mata bergantung pada Dana Desa (DD).
Pesan itu disampaikan saat politisi kelahiran Bogor, Jawa Barat itu, kunjungan kerja ke Jember, Kamis (12/2/26), di tengah penyesuaian anggaran pemerintah.
Dalam forum bersama jajaran pemerintah daerah dan para kepala desa, Bima menyebut, banyak aspirasi yang muncul terkait berkurangnya Dana Desa pasca kebijakan efisiensi.
Namun, ia menekankan bahwa desa memiliki sumber penguatan lain dari beragam program nasional yang tengah berjalan.
“Pembangunan desa tidak bisa bertumpu pada satu sumber. Dana Desa penting, tapi bukan satu-satunya instrumen. Ada banyak program pusat yang manfaatnya langsung dirasakan desa, dan itu perlu diintegrasikan,” ujar Bima.
Ia mencontohkan sejumlah program yang dapat dimaksimalkan desa, seperti Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Kampung Nelayan, hingga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurutnya, insentif pembangunan yang masuk ke daerah jauh lebih luas dibanding Dana Desa semata, asalkan dikelola secara kolaboratif.
Selain alokasi anggaran, Bima juga mengingatkan pentingnya tata kelola desa yang akuntabel dan inovatif.
“Dana Desa itu hanya alat. Yang menentukan hasilnya adalah bagaimana desa membaca potensi dan mengelolanya,” tegasnya
Bupati Jember Muhammad Fawait, menyampaikan bahwa meski terjadi pengurangan dana transfer, terdapat tambahan anggaran dari program nasional lain, salah satunya Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan ditopang oleh operasional SPPG.
“Dengan rencana sekitar 300 SPPG beroperasi, kami perkirakan sedikitnya Rp4 triliun akan berputar di Jember. Tantangannya adalah memastikan perputaran uang itu tetap dinikmati masyarakat Jember,” beber Fawait.
Eks anggota DPRD Jawa Timur ini menegaskan, pemerintah daerah akan memastikan kebutuhan SPPG dipasok dari produk lokal.
“Kami akan keluarkan surat edaran agar SPPG menggunakan produk lokal. Jika ada kebutuhan yang belum tersedia, itu menjadi peluang lahirnya UMKM baru,” ujarnya.
Fawait juga mendorong agar Koperasi Desa Merah Putih berjalan beriringan dengan SPPG.
Pemerintah daerah, lanjutnya, akan membina UMKM dari kelompok miskin ekstrem agar dapat menjadi pemasok kebutuhan SPPG sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan.
“Ini bukan hanya soal anggaran, tapi soal penataan. Jika dikelola bersama, desa bisa lebih mandiri dan ekonomi lokal bergerak,” pungkas dia. (*)
