Probolinggo,– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo bergerak cepat menyikapi bencana banjir yang kembali melanda wilayah Desa Opo-Opo, Kecamatan Krejengan dan sekitarnya.
Kamis (22/1/26) pagi, Wakil Bupati Lora Fahmi AHZ bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto dan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) turun langsung ke lokasi terdampak banjir untuk melihat kondisi di lapangan.
Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap warga yang terdampak, sekaligus untuk memastikan langkah penanganan pasca banjir dapat segera dilakukan secara tepat.
Dalam kesempatan itu, Wabup Lora Fahmi juga menyerahkan paket bantuan sembako kepada sejumlah warga yang terdampak banjir.
Selain meninjau permukiman warga, rombongan juga mengecek langsung kondisi Kali Afur Banger yang berada di desa tersebut.
Sungai ini diduga kuat menjadi salah satu penyebab utama terjadinya banjir akibat luapan air saat hujan dengan intensitas tinggi.
Lora Fahmi menjelaskan, berdasarkan hasil asesmen sementara, ditemukan sejumlah permasalahan yang memicu terjadinya banjir. Seperti sedimentasi dan pendangkalan sungai hingga kondisi hutan yang mulai gundul.
“Untuk sementara ini, ditemukan adanya sedimentasi, ada pendangkalan di sungai. Selain itu, juga terdapat bangunan serta tanaman yang berada di sempadan sungai,” katanya.
Menurutnya, kondisi tersebut sangat berpengaruh terhadap kelancaran aliran air, terutama saat terjadi hujan deras dalam waktu lama. Akibatnya, air sungai meluap dan menggenangi wilayah permukiman warga.
Sebagai langkah penanganan awal, Pemkab Probolinggo akan menyiapkan alat berat untuk melakukan normalisasi sungai.
Upaya ini diharapkan dapat mengembalikan fungsi sungai agar mampu menampung dan mengalirkan debit air secara maksimal.
“Kami akan segera menyiapkan alat berat untuk normalisasi sungai. Harapannya, potensi terjadinya banjir ke depan bisa diminimalisir, khususnya di wilayah Desa Opo-opo dan sekitarnya,” beber dia.
Ia juga menekankan pentingnya kerjasama semua pihak, termasuk masyarakat, dalam menjaga kelestarian alam, sungai dan lingkungan.
Ra Fahmi juga mengimbau agar tidak ada lagi aktivitas pembangunan maupun penanaman yang melanggar aturan di area sempadan sungai, karena dapat memperparah risiko banjir.
“Kalau hanya pemerintah tidak akan bisa, perlu kerjasama dari masyarakat sekalian agar sungai ini tetap terjaga,” Wabup memungkasi. (*)
