Probolinggo,- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo, tengah berjuang keras untuk mengentaskan kemiskinan di wilayahnya. Saat ini, angka kemiskinan di Kabupaten Probolinggo pada Maret 2025 adalah 16,31 pesen.
Angka ini sejatinya turun sebesar 16,45 persen dibandingkan pada Maret 2024 lalu. Meski demikian, Kabupaten Probolinggo masih menempati posisi keempat tertinggi angka kemiskinan di Jawa Timur, setelah Sampang, Bangkalan, dan Sumenep.
Program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Probolinggo berfokus pada perbaikan tata kelola penanggulangan kemiskinan melalui penguatan SDM birokrasi dan kolaborasi, dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Kolaborasi dengan swasta hingga instansi vertikal, gencar dilakukan agar angka kemiskinan di Kabupaten Probolinggo bisa terus ditekan, dengan target angkanya turun satu digit seperti harapan bupati.
Pemkab Probolinggo juga memiliki program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang merupakan bagian integral dari strategi komprehensifnya untuk mengentaskan kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem.
Pemerintah daerah melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP), tahun ini tengah bekerja keras untuk menuntaskan peremajaan 337 rumah reyot atau RTLH.
“Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, kami butuh partisipasi semua elemen untuk menuntaskan kemiskinan dengan memperbaiki infrastruktur dan membangun mindset masyarakat bahwa kemiskinan ini adalah tanggungjawab bersama,” kata Kepala DPKPP Kabupaten Probolinggo, Agus Budianto, Seni (15/12/25).
Beberapa pihak yang dilibatkan, sambung Agus, diantaranya perusahaan swasta, Lantamal V Surabaya, hingga pemerintah desa. Rumah-rumah reyot yang tersebar di 52 desa dari 22 kecamatan, disulap agar layak huni.
“Anggaran perbaikan sebesar Rp20 juta per unit. Perbaikan meliputi berbagai aspek rumah, seperti struktur bangunan, atap, dinding serta fasilitas dasar lainnya sehingga rumah menjadi lebih layak huni,” bebernya.
Berdasarkan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) tahun 2022 yang dilakukan oleh BPS bekerja sama dengan Bappenas, imbuhnya, Kabupaten Probolinggo memiliki 316.287 unit rumah dengan 17.553 unit rumah diantaranya masuk dalam kategori RTLH.
“Nah tahun ini, 337 unit rumah kita perbaiki, terdiri dari 297 lokasi non kumuh dan 40 lokasi masuk kategori kumuh. Persentase cakupan ketersediaan rumah layak huni sebesar 95,11 persen,” Agus menegaskan.
Bupati Probolinggo Gus dr. Mohammad Haris menyebut, salah satu penyebab kemiskinan di Probolinggo adalah kurangnya lapangan pekerjaan dan serapan kerja.
Untuk mengatasi hal ini, pihaknya akan fokus menciptakan peluang kerja melalui sektor pariwisata dan industri, serta menggandeng investor untuk memberdayakan generasi muda.
“Ke depan, kami akan fokus pada pemberdayaan ekonomi lokal dan menciptakan ekosistem yang mendukung kemandirian masyarakat,” terangnya. (*)
