Menu

Mode Gelap
Bupati Lumajang Tegaskan Larangan Tahan Ijazah dan Wajib Patuhi UMK Ditengah Efisiensi, Pemkot Probolinggo Digerojok Anggaran Rp40 Miliar untuk Perbaiki Infrastruktur Hari Buruh Internasional, Mahasiswa dan Pekerja Lurug Gedung DPRD Jember Futsal Gagal Melenggang, KONI Kota Probolinggo Sisakan 32 Cabor di Porprov Jatim 2025 Kuota Haji Lumajang 2025 Menurun Peringati Hari Buruh, Pemkab Probolinggo Ajak Serikat Pekerja dan Pengusaha Perkuat Kolaborasi

Pemerintahan · 11 Apr 2023 17:24 WIB

Kades Karanganyar Meninggal, Pemkab Pastikan Jumlah Pj Kades Bertambah


					Foto: Istimewa Perbesar

Foto: Istimewa

Probolinggo – Saat ini, di Kabupaten Probolinggo terdapat tujuh desa yang belum mempunyai kepala desa (kades) definitif. Namun jumlah tersebut dipastikan akan bertambah setelah meninggalnya Sudi, Kades Karanganyar, Kecamatan Bantaran. Ia meninggal pada Senin (10/4/2023) kemarin.

Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Probolinggo Muhammad Idris mengatakan, terkait meninggalnya Kades Karanganyar ini, pihaknya mengaku turut berbela sungkawa.

“Tentu pertama kami turut berbela sungkawa. Selanjutnya, kami tunggu laporan dari BPD (Badan Permusyawaratan Desa, Red) kepada bupati melalui camat, agar bisa segera ditunjuk Pj (penjabat, Red.) kades, sehingga roda pemerintahan di tingkat desa bisa terus berjalan,” katanya, Selasa (11/4/2023).

Idris melanjutkan, untuk penunjukan Pj Kades ini, mekamismenya memang harus ada laporan kematian dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat. Laporan tersebut ditujukan kepada bupati melalui kecamatan setempat.

“Salah satu acuan kenapa ditunjuk Pj, ya laopran ini. Karena kadesnya meninggal, makanya kepala daerah bisa menentukan Pj kades,” ujarnya.

Nantinya, setelah laporan dari desa dibuat, akan ada tahapan selanjutnya, yakni terkait penentuan Pj. Dalam hal ini Camat Bantaran bisa memberikan opsi setidaknya tiga orang kepada wakil bupati untuk dipilih.

“Camat bisa mengusulkan, tapi nanti siapa yang ditunjuk, itu haknya wabup,” katanya.

Idris juga menjelaskan, pihaknya belum dapat memastikan Pj Kades Karanganyar ini nantinya akan memimpin desa sampai kapan. Pasalnya, saat ini pihaknya sedang menggagas gelaran Pilkades Pemilihan Antar Waktu (PAW).

“Yang jelas Pilkades PAW ini akan dilaksanakan tahun ini pada empat desa yang sebelumnya tidak ikut serta dalam Pilkades serentak 2022 lalu. Kalau nantinya Pilkades PAW ini sukses, tidak menutup kemungkinan desa yang dipimpin Pj kades karena kadesnya meninggal ini juga akan digelar Pilkades PAW,” ucapnya.

Sebagai Informasi, selain Desa Karanganyar, saat ini terdapat tujuh desa di Probolinggo yang belum memiliki kades definitif. Ketujuh desa itu ialah Desa Randuputih, Kecamatan Dringu; Desa Sogaan, Kecamatan Pakuniran; Desa Kerpangan, Kecamatan Leces; Desa Alassapi, Kecamatan Banyuanyar; Desa Sidodadi, Kecamatan Paiton; Desa Penambangan, Kecamatan Pajarakan; serta Desa Karanganyar, Kecamatan Bantaran. (*)

Editor: Ikhsan Mahmudi
Publisher: Zainul Hasan R.

Artikel ini telah dibaca 156 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Bupati Lumajang Tegaskan Larangan Tahan Ijazah dan Wajib Patuhi UMK

1 Mei 2025 - 20:07 WIB

Ditengah Efisiensi, Pemkot Probolinggo Digerojok Anggaran Rp40 Miliar untuk Perbaiki Infrastruktur

1 Mei 2025 - 19:37 WIB

Komisi A DPRD Lumajang Apresiasi Kinerja Damkar, Dorong Peningkatan Sarana dan Prasarana

30 April 2025 - 10:21 WIB

DPRD Lumajang Gelar Uji Publik Raperda Fasilitasi Pengembangan Pesantren

30 April 2025 - 09:17 WIB

Hanya Dijatah Anggaran Rp 150 juta Setahun, MUI Probolinggo Protes

30 April 2025 - 03:53 WIB

Tujuh Formasi CPNS di Lumajang Belum Terisi, Pemkab Lumajang Tetap Fokus Kualitas Pelayanan

28 April 2025 - 17:51 WIB

Dinsos Lumajang Habiskan Dana Rp5,113 Miliar untuk Pemenuhan Pelayanan Minimum

28 April 2025 - 13:30 WIB

Pemkab Lumajang Berupaya Tingkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Desa

27 April 2025 - 16:38 WIB

Hudri Nakhodai FKUB Kota Probolinggo, Janji Rawat Harmoni

25 April 2025 - 21:21 WIB

Trending di Pemerintahan