Lumajang,- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang belum mengalokasikan anggaran untuk pengadaan mobil listrik tahu2023.
Sebab, Pemkab Lumajang masih menghitung potensi kesediaan anggaran di Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) guna pengadaan kendaraan yang lagi ‘booming’ tersebut.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lumajang Retno mengatakan, hingga saat ini masih belum ada rencana untuk menggunakan mobil listrik sebagai kendaraan dinas di Kabupaten Lumajang.
Sebab, masih belum ada persiapan untuk pembangunan infrastruktur pendukung bagi kendaraan listrik. Infrastrukfur pendukung yang dimaksud adalah stasiun pengisian kendaraan listrik umum.
“Belum ada, kita belum ada rencana ke sana (membangun SPKLU) tahun 2023, dalam RPJMD kita juga belum ada,” kata Retno, Selasa (15/11/2022).
Sementara itu, Bupati Lumajang Thoriqul Haq menyampaikan, pihaknya akan mengkaji beberapa pertimbangan tentang pentingnya penggunaan kendaraan dinas bertenaga listrik kedepannya.
Dikatakannya, pertimbangan dan kajian yang dimaksud adalah siapa penggunanya dan penggunaan kendaraan itu untuk apa nantinya.
Selain itu, imbuh Thoriq, kajian topografi Kabupaten Lumajang juga menjadi bahan pertimbangan utama untuk mengalokasikan kendaraan listrik dalam anggaran RAPBD tahun 2023.
“Hal ini perlu dipikirkan secara matang agar setiap anggaran yang dikeluarkan tidak keluar begitu saja,” kata Thoriq.
Namun demikian, Thoriq mengaku bahwa ia akan tetap membahas skala kebutuhan pengadaan mobil listrik dengan DPRD Lumajang.
“Belum ada (mobil listrik), kami masih kaji nantinya mobil (listrik) itu digunakan oleh siapa dan untuk apa, yang jelas segera kami bahas dengan DPRD untuk mengukur skala urgensinya,” pungkasnya.(*)
Editor: Efendi Muhammad
Publisher: Zainul Hasan
