Lumajang, – Bupati Lumajang Indah Amperawati meminta para pengusaha stockpile pasir di wilayahnya untuk tidak menerima pasir hasil pertambangan ilegal, khususnya yang berasal dari aktivitas penambangan menggunakan alat sedot.
Permintaan tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) yang pada tahun 2026 ditargetkan mencapai Rp 40 miliar.
“Kalau mau PAD Lumajang naik, mohon kami dibantu, jangan menerima pasir sedotan dan ilegal,” katanya, Jumat (6/3/2026).
Ia menegaskan, pertambangan ilegal yang dimaksud mencakup aktivitas penambangan di luar kawasan yang memiliki izin resmi maupun penggunaan alat sedot yang tidak sesuai ketentuan.
Untuk mendukung target tersebut, Pemkab Lumajang memberikan kemudahan perizinan bagi para pengusaha stockpile pasir. Bahkan, puluhan pelaku usaha stockpile telah difasilitasi untuk memperoleh izin usaha secara gratis.
“Kita ingin semua legal. Jika masih ada yang belum berizin, segera dibantu prosesnya agar semuanya tenang dalam bekerja,” lanjutnya.
Sementara itu, Ketua Paguyuban Stockpile Lumajang Didik Sofyan Arif menyampaikan, berdasarkan data internal paguyuban, dari total 62 anggota, sebanyak 53 pelaku usaha atau sekitar 80 persen telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang sesuai dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
Meski demikian, ia mengungkapkan, masih ada sejumlah tantangan yang dihadapi para pengusaha stockpile di lapangan. Salah satunya adalah adanya panggilan hukum dari pihak kepolisian yang belakangan dialami oleh beberapa anggota paguyuban.
“Kami butuh perlindungan agar bisa kerja nyaman dan tidur enak. Kami berkomitmen taat administrasi dan tidak menerima pasir ilegal, tapi kami juga berharap tidak ada lagi hambatan teknis yang mempersulit operasional,” ucapnya.
Selain itu, para pengusaha juga mengeluhkan sistem barcode di titik pemeriksaan (checkpoint) yang kerap memicu penahanan armada truk dan berdampak pada terhambatnya distribusi pasir.
“Ketika tap barcode dan ternyata isinya kosong, seharusnya tinggal pengusaha datang menukar kartunya agar produktivitas tetap jalan. Jangan malah truknya ditahan,” keluhnya. (*)
