Probolinggo,- Carut-marut realisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Probolinggo, membuat anggota Komisi VIII DPR RI, Dini Rahmania, angkat bicara. Ia mendesak agar pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai penyedia menu diperketat.
Wakil rakyat asal Partai Nasdem ini mengaku telah menerima banyak laporan terkait pelayanan SPPG yang bermasalah di wilayah Probolinggo, baik dari sisi mutu maupun menu paket.
Ia menyayangkan program MBG, yang sejatinya program unggulan Presiden Prabowo Subianto untuk menyiapkan generasi Indonesia Emas 2045, justru pelaksanaannya di lapangan tidak sesuai harapan.
“Ini adalah program strategis nasional. Jangan sampai pelaksanaannya di lapangan justru menimbulkan masalah dan mengecewakan masyarakat,” kata Dini saat menghadiri Safari Ramadhan DPD Partai Nasdem Kabupaten Probolinggo di Ponpes Hati Kraksaan, Sabtu (28/2/26) malam.
“Kualitas asupan gizi untuk anak-anak kita harus menjadi prioritas utama dan dijaga tanggung jawabnya,” imbuh politisi kelahiran 23 November 1986 silam ini.
Ia mendesak agar ada evaluasi menyeluruh dalam program ini. Bahkan ia berjanji akan membawa semrawut MBG di Probolinggo dalam rapat Komisi IX DPR RI bersama kementerian terkait sebagai bahan evaluasi bersama.
“Evaluasi menyeluruh sangat penting agar tidak ada lagi SPPG yang bekerja asal-asalan. Tujuan awal program ini adalah menjamin gizi anak-anak secara layak dan berkelanjutan, bukan sekadar menggugurkan kewajiban,” beber Dini.
Dini menilai, evaluasi menyeluruh mendesak untuk segera dilakukan guna menjaga aspek profesionalisme dan tanggungjawab penyedia menu MBG.
“Karena yang menerima manfaat adalah anak-anak kita. Kualitas gizi dan standar pelaksanaannya harus benar-benar dijaga,” wantinya. (*)
