Surabaya,- Musyawarah Daerah (Musda) XI Majelis Ulama Indonesia tahun 2025 resmi menetapkan KH. Moh. Hasan Mutawakkil Alallah sebagai Ketua Umum MUI Jawa Timur masa khidmat 2026–2031, Jumat (26/12/25) di Hotel Santika Premiere Gubeng, Surabaya.
Beberapa jajaran pengurus Dewan Pimpinan MUI juga telah terpilih dalam Munas XI MUI Jawa Timur. Di antaranya Prof. Akh. Muzakki sebagai Wakil Ketua bidang Pendidikan, Prof. Abd. Halim Soebahar Wakil Ketua bidang Agama, dan Prof. Thohir Luth Wakil Ketua bidang Ekonomi.
Sementara Sekretaris Umum adalah Dr. H. M. Hasan Ubaidillah, M.Si dan Bendahara Umum, H. Rasidi, SE. Adapun Ketua Dewan Pertimbangan dipimpin oleh Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan H. Emil Elestianto Dardak
Pemilihan Ketua Umum MUI dan Penyusunan Pengurus Dewan Pimpinan dan Dewan Pertimbangan MUI dilaksanakan dengan tahapan pemilihan formatur.
Selanjutnya ditetapkan tim formatur, pemilihan ketua umum, penyusunan Dewan Pimpinan MUI, pemilihan ketua Dewan Pertimbangan, dan penyusunan Dewan Pertimbangan.
Kiai Mutawakkil menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya Musda XI sebagai forum tertinggi organisasi MUI di tingkat provinsi.
Ia menegaskan bahwa Musda bukan sekadar agenda rutin lima tahunan, melainkan momentum strategis untuk refleksi, evaluasi, dan peneguhan arah perjuangan MUI ke depan.
“Dalam khittah organisasi, MUI Jawa Timur senantiasa berpegang pada dua peran utama, yakni sebagai khadim al-ummah dan shadiq al-hukumah. Dua peran ini harus berjalan seiring, saling menguatkan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat,” bebernya.
Sebagai pelayan umat, MUI Jatim terus berkhidmat melalui bimbingan keagamaan, penguatan akidah dan akhlak, penerbitan fatwa, serta pendampingan umat dalam merespons dinamika sosial yang terus berkembang.
“Kehadiran MUI harus mampu memberikan tuntunan yang menenteramkan, edukatif, dan solutif bagi masyarakat,” tutur Pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo ini.
Sementara sebagai mitra pemerintah, MUI memiliki posisi strategis dalam memberikan nasihat keagamaan dan rekomendasi kebijakan.
“Serta panduan moral yang berlandaskan nilai keadilan, kerukunan, dan kemaslahatan publik,” Kiai Mutawakkil memungkasi.
Diketahui, Kiai Mutawakkil sebelumnya memimpin MUI Jawa Timur pada periode 2020-2025. Dalam pemilihan yang berlangsung pada Desember 2020 itu, ia juga terpilih secara aklamasi. (*)
