Jember, – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember bersama Perhutani dan PT Palawi Risorsis menyepakati penerapan sistem tiket satu pintu di kawasan wisata Pantai Papuma dan Pantai Watu Ulo. Kebijakan ini dijadwalkan mulai berlaku pada awal Januari 2026.
Bupati Jember, Muhammad Fawait mengatakan, integrasi tiket tersebut merupakan hasil koordinasi lintas lembaga yang melibatkan Pemkab Jember, Dinas Pariwisata, Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D), Perhutani, dan Palawi Risorsis.
“Salah satu poin utama dalam kerja sama ini adalah penerapan tarif tiket masuk tunggal yang lebih efisien dan ekonomis bagi wisatawan,” ungkap Gus Fawait, Jumat (19/12/25).
Dengan skema baru tersebut, pengunjung hanya perlu membayar satu kali tiket untuk mengakses dua destinasi wisata. Tarif yang disepakati sebesar Rp12.500 untuk Pantai Papuma dan Pantai Watu Ulo.
“Bayangkan, Rp12.500 untuk dua destinasi wisata yang punya sejarah besar Nyi Blorong dan Nyi Roro Kidul. Artinya, per tempat hanya sekitar Rp 6.000-an, ini sangat murah dibanding daerah sekitar,” ujar Bupati.
Penerapan tiket terpadu ini direncanakan mulai 1 atau 2 Januari 2026. Selain penataan tiket, Pemkab Jember juga menyiapkan peningkatan fasilitas pendukung, mulai dari promosi wisata, perbaikan penerangan jalan menuju lokasi, hingga penataan tarif parkir.
Fawait mengakui, penerapan awal kebijakan ini masih berpotensi menemui kendala teknis. Namun ia memastikan seluruh persiapan terus dimatangkan melalui koordinasi antarinstansi.
Sementara itu, Direktur PT Palawi Risorsis, Tedi Sumarto, menilai, kesepakatan tersebut sebagai langkah penting dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan di Jember.
“Kami hadir dalam sejarah integrasi tiket Watu Ulo dan Papuma. Ini adalah gebrakan luar biasa dari Gus Bupati. Bagi kami, tawaran sinergi dan kolaborasi ini tentu kami sambut dengan sangat baik,” ujar Tedi.
Ia menjelaskan, kesepakatan itu dicapai melalui proses panjang yang melibatkan TP2D, OPD terkait, Komisi B DPRD Jember, serta Dinas Pariwisata, termasuk kunjungan langsung ke kantor Palawi di Jakarta.
“Kesepakatan ini berangkat dari niat baik untuk meningkatkan kualitas pengelolaan kawasan wisata agar lebih terkoordinasi, terintegrasi, dan berorientasi jangka panjang,” pungkas dia. (*)
