Probolinggo,– Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2026 akhirnya resmi disahkan menjadi Perda.
Pengesahan perda ditetapkan dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Probolinggo, Sabtu (29/11/25) pagi.
Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Didik Humaidi. Ia menyampaikan, penandatanganan persetujuan bersama ini merupakan bentuk kesepahaman dan sinergi antara legislatif dan eksekutif.
Tujuannya, untuk memastikan bahwa pembangunan daerah berjalan sesuai arah kebijakan yang telah direncanakan selama satu tahun kedepan.
“Ini adalah komitmen bersama agar program pembangunan dan layanan masyarakat dapat terlaksana secara maksimal pada tahun anggaran 2026,” kata Didik.
Dalam dokumen yang disahkan, total pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp2.334.142.893.365. Pendapatan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp446.038.434.876 dan Pendapatan Transfer Rp1.888.104.458.489.
Sementara itu, belanja daerah ditetapkan Rp2.406.142.893.365,00 yang dialokasikan pada empat pos utama, yakni Belanja Operasional Rp1.788.064.887.752,48, Belanja Modal Rp142.164.070.812,52, Belanja Tidak Terduga Rp10 miliar. dan Belanja Transfer Rp465.913.934.800
Perbedaan antara pendapatan dan belanja tersebut menimbulkan defisit sebesar Rp 72 miliar. Kondisi ini kemudian ditutup melalui pembiayaan daerah dengan rincian Penerimaan Pembiayaan 72 miliar dan Pengeluaran Pembiayaan nol rupiah.
Sehingga, pembiayaan netto menjadi Rp72 miliar yang menutup defisit anggaran secara penuh.
Bupati Probolinggo, dr. Mohamad Haris atau Gus Haris, mengaku bersyukur atas pengesahan tersebut. Menurutnya, APBD 2026 akan menjadi instrumen penting dalam meningkatkan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Probolinggo.
“Alhamdulillah, Perda APBD 2026 telah disahkan. Terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas kerja sama dan masukan konstruktif selama pembahasan,” ucap Gus Haris.
Gus Haris menegaskan, pemerintah daerah akan memperhatikan dengan sungguh-sungguh seluruh saran dan catatan strategis yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD dalam proses pembahasan.
“Kami berkomitmen agar program yang berjalan nantinya benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Evaluasi dan perbaikan akan terus dilakukan demi pembangunan yang lebih baik,” tuturnya. (*)
