Menu

Mode Gelap
PKB Jember Gelar Forum Aspirasi, Dorong Inovasi Pendapatan Daerah di Tengah Pemangkasan Dana Pusat Masuki Musim Pancaroba, Harga Bawang Merah di Probolinggo Masih Stabil Usai Nobar Bola, Warga Bondowoso Jadi Korban Pengeroyokan di Mangli Jember Pemkab Lumajang Cari Jalan Keluar Usai Dana Pusat Dipotong Rp266 Miliar Banyak Proyek Bermasalah, Komisi III DPRD Kota Probolinggo Gelar Sidak, ini Temuannya Ketua DPRD Lumajang: Dana Transfer ke Lumajang Dipotong Rp266 Miliar

Pemerintahan · 9 Okt 2025 18:36 WIB

Pemkab Lumajang Cari Jalan Keluar Usai Dana Pusat Dipotong Rp266 Miliar


					Bupati Lumajang, Indah Amperawati. Perbesar

Bupati Lumajang, Indah Amperawati.

Lumajang, – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang menghadapi tantangan berat setelah pemerintah pusat memutuskan memangkas dana transfer sebesar Rp266 miliar pada tahun anggaran 2026.

Dalam kondisi fiskal yang semakin ketat ini, Pemkab Lumajang kini bergerak cepat mencari solusi, salah satunya dengan mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bupati Lumajang, Indah Amperawati mengakui, adanya pemotongan dana dari pusat berdampak langsung terhadap pelaksanaan sejumlah program strategis yang telah dirancang sebelumnya. Ia menyebutkan banyak kegiatan harus dikurangi, dan pemkab kini fokus menjaga keberlanjutan program prioritas.

“Hanya saja ada beberapa banyak yang harus dikurangi dan mohon teman-teman pengertian dari seluruh masyarakat. Kita semua, baik eksekutif maupun legislatif, berupaya meningkatkan PAD dari potensi-potensi wisata dan yang lain,” kata Indah, Kamis (9/10/25).

Menurutnya, pariwisata menjadi salah satu sektor andalan yang akan dikembangkan lebih serius guna menutup celah pembiayaan yang ditinggalkan oleh dana pusat.

Selain itu, upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah juga tengah digalakkan untuk meningkatkan kontribusi masyarakat terhadap pembangunan.

“Kita harus mulai mandiri. Kita punya potensi wisata yang luar biasa, tinggal bagaimana kita kelola dengan lebih baik. Sektor UMKM, pertanian, dan jasa juga harus kita dorong,” tambahnya.

Di tengah tekanan anggaran, bupati memastikan kewajiban utama pemerintah daerah tetap menjadi prioritas. Gaji pegawai, layanan pendidikan, dan kesehatan akan tetap berjalan meski program-program sekunder harus ditunda atau dievaluasi ulang.

“Salah satunya pengurangan dana yang besar, dan beberapa hal insyaallah akan dievaluasi. Soal gaji tetap dan kewajiban harus tetap jalan,” pungkasnya. (*)

 


Editor: Ikhsan Mahmudi

Publisher: Keyra


Artikel ini telah dibaca 13 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

PKB Jember Gelar Forum Aspirasi, Dorong Inovasi Pendapatan Daerah di Tengah Pemangkasan Dana Pusat

9 Oktober 2025 - 21:10 WIB

Ketua DPRD Lumajang: Dana Transfer ke Lumajang Dipotong Rp266 Miliar

9 Oktober 2025 - 17:23 WIB

Lawan HIV, TBC, dan DBD, Pemkot Pasuruan Ajak Semua Pihak Bergerak

9 Oktober 2025 - 17:03 WIB

Anggaran Dikepras Rp270 M, Bupati Optimis Pembangunan di Jember Tetap Berlanjut

9 Oktober 2025 - 04:24 WIB

Bapemperda DPRD Lumajang Tetapkan 9 Raperda Masuk Prioritas 2026

8 Oktober 2025 - 20:28 WIB

Dana Pusat Dipangkas, Ketua DPRD: Pemkab Jember Harus Efisien dan Kreatif

8 Oktober 2025 - 18:16 WIB

Progres Penetapan PPPK Lumajang Capai 75 Persen, BKD Pastikan Proses Sesuai Regulasi

8 Oktober 2025 - 12:36 WIB

Pemerintah Bakal Bangun Ulang Gedung Ponpes Al Khoziny Sidoarjo, Siapkan Dana dari APBN

8 Oktober 2025 - 08:38 WIB

12 Desa di Kabupaten Probolinggo Masih Belum Miliki Kades Definitif, ini Daftarnya

7 Oktober 2025 - 19:18 WIB

Trending di Pemerintahan