Probolinggo,– Suasana di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikdaya) Kabupaten Probolinggo mendadak ramai pada Rabu (20/8/25). Tim penyidik dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Probolinggo melakukan penggeledahan terhadap sejumlah ruangan di kantor tersebut.
Penggeledahan dilakukan atas dua dugaan tindak pidana korupsi. Dari penggeledahan tersebut, tim penyidik berhasil menyita ratusan dokumen penting yang diduga berkaitan langsung dengan kasus yang tengah diusut.
Penggeledahan dimulai dari ruang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF). Tim penyidik tampak memeriksa secara rinci setiap berkas yang ada, dan sejumlah dokumen langsung diamankan untuk dibawa sebagai barang bukti.
Setelah itu, penyisiran dilanjutkan ke ruang Sekretaris Dinas, lalu berlanjut ke Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Tidak berhenti di situ, penggeledahan juga dilakukan di ruang Bidang Pembinaan Ketenagaan dan terakhir ke ruang arsip, yang menjadi lokasi penyitaan terbesar.
Di ruangan ini, penyidik menemukan dan mengamankan ratusan berkas yang langsung dimasukkan ke dalam boks khusus yang telah mereka siapkan sebelumnya.
Kasi Intelijen Kejari Kabupaten Probolinggo, Taufik E. Purwanto mengatakan, penggeledahan ini dilakukan sebagai bagian dari penyidikan dua perkara korupsi yang saat ini sedang dalam tahap pendalaman oleh pihak kejaksaan.
Menurut Taufik, kasus pertama yang tengah diusut adalah dugaan korupsi terkait Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Iqro’ yang berlokasi di Kecamatan Tongas.
Dalam kasus ini, ditemukan indikasi penyimpangan pada pelaksanaan kegiatan, termasuk dalam proses pengajuan dan pertanggungjawaban anggaran.
“Untuk PKBM Iqro’, kami menemukan adanya indikasi tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan kegiatan. Maka dari itu, semua berkas pengajuan hingga laporan pertanggungjawaban kami amankan untuk dianalisis lebih lanjut,” bebernya.
Sementara itu, kasus kedua berkaitan dengan praktik rangkap jabatan atau double job yang dilakukan oleh salah satu pegawai di cabang dinas pendidikan wilayah Maron.
Oknum tersebut diketahui merangkap jabatan sebagai pendamping desa, sehingga menerima dua gaji dari dua instansi pemerintah yang berbeda secara bersamaan.
“Praktik dobel job ini sudah berlangsung sejak tahun 2017 hingga 2025. Hal ini jelas bertentangan dengan aturan kepegawaian dan berpotensi merugikan keuangan negara,” tandas Taufik.
Kepala Disdikdaya Kabupaten Probolinggo, Dwijoko Nurjayadi menyebut, pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan akan kooperatif dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh kejaksaan.
“Kami memahami bahwa penggeledahan ini berkaitan dengan dua kasus yang sedang ditangani kejaksaan, yakni terkait PKBM Iqro’ dan salah satu personel dinas yang menerima dua gaji atau double accounting,” ujarnya.
Ia menambahkan, selama ini pihaknya telah beberapa kali dipanggil oleh kejaksaan untuk memberikan keterangan mengenai kedua perkara tersebut. “Kami hargai proses yang tengah berjalan ini,” tandasnya. (*)
Editor: Mohammad S
Publisher: Keyra
