Lumajang, – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang berupaya untuk memberikan pembinaan dan pelatihan keterampilan sebagai langkah strategis untuk menekan angka keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara non-prosedural.
Langkah ini semakin diperkuat menyusul laporan terbaru yang mencatat sebanyak 46 PMI asal Lumajang mengalami kendala di negara tujuan dan terpaksa dipulangkan ke tanah air.
Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Lumajang, Hanum Mubarokah mengungkapkan, sebagian besar kendala yang dihadapi para PMI tersebut berkaitan dengan ketidaksiapan administrasi dan kurangnya keterampilan kerja, yang umumnya dialami oleh pekerja migran.
“Kami terus mengajak masyarakat untuk memanfaatkan jalur resmi, yang meskipun memerlukan proses pelatihan dan administrasi, tapi memastikan perlindungan hak dan keselamatan para pekerja,” kata Hanum, Rabu (13/8/25).
Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, Pemkab Lumajang aktif menyediakan beragam pelatihan keterampilan, mulai dari pelatihan menjahit, tata boga, hingga pelatihan kerja berbasis kompetensi lainnya.
Tujuannya tidak hanya untuk meningkatkan kesiapan calon PMI secara teknis, tetapi juga membuka peluang kerja di dalam negeri agar warga memiliki alternatif selain bekerja ke luar negeri.
“Kami fokus membekali masyarakat dengan keterampilan dan kompetensi agar mereka memiliki pilihan pekerjaan yang lebih baik dan aman di tanah air,” katanya.
Program pelatihan ini juga didukung oleh upaya sosialisasi intensif terkait jalur migrasi kerja yang prosedural. Pemerintah daerah rutin melakukan edukasi kepada masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah yang selama ini menjadi kantong PMI, agar mereka memahami risiko besar yang mengintai jika berangkat secara ilegal.
“Dengan peningkatan kualitas SDM, kami yakin masyarakat Lumajang dapat meraih kesejahteraan yang lebih baik tanpa harus mengambil risiko besar di luar negeri,” jelasnya.
Disnaker Lumajang juga mengajak semua pihak, termasuk lembaga pelatihan kerja, agen penyalur resmi, dan tokoh masyarakat, untuk berkolaborasi dalam mendukung migrasi kerja yang aman, legal, dan memberi manfaat jangka panjang bagi para pekerja dan keluarganya.
“Kami ingin migrasi kerja menjadi pilihan yang cerdas dan terarah, bukan pelarian karena keterbatasan ekonomi,” pungkasnya. (*)
Editor: Ikhsan Mahmudi
Publisher: Keyra
