Menu

Mode Gelap
Mediasi Buntu, Paguyuban Pedagang Oleh-oleh Haji Keukeh Berjualan di Sekitar Masjid Alun-alun Tinjau Pembangunan Jembatan Penghubung Condong – Brabe, Gus Haris Upayakan Akses Permanen Kesetrum Saat Kegiatan Sekolah, Siswa SMPN 3 Kota Pasuruan Tewas Tiga Direktur BUMD Lumajang Mundur, Bupati Siapkan Seleksi Visioner dan Audit PD Semeru Kesiapan Maksimal Lumajang Jaga Kesehatan Masyarakat di Tengah Tren Positif Covid-19 Nasional Sepasang Kekasih Kena Begal di Jalan Barito Kota Probolinggo, Motor Raib

Pemerintahan · 15 Jun 2023 14:31 WIB

Dinilai Gagal Kelola APBD, PMII Probolinggo Demo Kantor Bupati


					DEMO: Para aktivis PMII berunjuk rasa di depan kantor Bupati Probolinggo. (foto: Ali Yak'lu). Perbesar

DEMO: Para aktivis PMII berunjuk rasa di depan kantor Bupati Probolinggo. (foto: Ali Yak'lu).

Kraksaan,- Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Probolinggo menggelar demonstrasi, Kamis (15/6/2023). Unjuk rasa dengan tajuk ‘Catatan Hitam Pemerintah Kabupaten Probolinggo’ itu digelar di depan kantor bupati, Jl. Panglima Sudirman, Kota Kraksaan.

Dalam aksinya, massa menyebut Pemerintah Kabupaten Probolinggo gagal dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)-nya. Pasalnya, dengan APBD yang nilainya Rp2 triliun lebih, Kabupaten Probolinggo terjerembab sebagai daerah termiskin keempat se-Jawa Timur.

“Dengan APBD sekitar Rp 2,4 triliun, Pemerintah Kabupaten Probolinggo berhasil mengantarkan wilayahnya menjadi daerah termiskin nomor empat,” kata koordinator aksi, Abdul Rozak dalam orasinya.

Rozak melanjutkan, dalam tujuh tahun terakhir terhitung sejak tahun 2016 hingga 2022, APBD Kabupaten Probolinggo serapannya lebih banyak diperuntukkan untuk para birokrasi.

“Anggarannya lebih banyak dinikmati oleh plat merah (pemerintah, red) daripada untuk rakyat. Apalagi baru-baru ini, pemerintah berbelanja sejumlah mobil dinas untuk pejabat,” kecamnya.

Rozak pun mendoakan, pemerintah daerah dapat segera terbuka hatinya untuk lebih mementingkan urusan rakyat. Ia juga meminta Wabup Probolinggo HA. Timbul Prihanjoko dan Sekretaris Daerah (Sekda) Ugas Irwanto, keluar untuk menemui massa.

“Kami ingin Wabup dan Sekda keluar menemui dan berdialog dengan kami, bukan kami yang masuk ke dalam. Karena kedaulatan tertinggi adalah kedaulatan rakyat,” ujarnya.

Hingga berita ini ditulis pada Pukul 13.40 WIB, baik Wabup maupun Sekda Probolinggo masih belum keluar menemui massa aksi. Massa aksi pun terus berorasi seraya menunggu keduanya keluar dari kantor bupati. (*)

Editor: Mohamad S
Publisher: Zainul Hasan R

Artikel ini telah dibaca 39 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Tinjau Pembangunan Jembatan Penghubung Condong – Brabe, Gus Haris Upayakan Akses Permanen

16 Juni 2025 - 15:37 WIB

Tiga Direktur BUMD Lumajang Mundur, Bupati Siapkan Seleksi Visioner dan Audit PD Semeru

16 Juni 2025 - 14:23 WIB

Kolaborasi Warga – Pemerintah di Candipuro, Perbaiki Tiga Jalan Desa

15 Juni 2025 - 16:44 WIB

Dari Rp1 Juta ke Rp92 Juta, Pengelolaan Tumpak Sewu Baru Beres Setelah Bupati Lumajang Turun Tangan

15 Juni 2025 - 10:58 WIB

Segoro Topeng Kaliwungu 2025: Sinergi Budaya dan Ekonomi Kreatif Lumajang Siap Mengguncang Dunia

14 Juni 2025 - 19:27 WIB

Bupati Lumajang Siap Bertemu Investor di Jakarta untuk Bahas Pariwisata Kelas Dunia

13 Juni 2025 - 13:24 WIB

Lumajang Belum Punya Perda Tata Kelola dan Destinasi Wisata

13 Juni 2025 - 10:26 WIB

Pemkab Lumajang Tata Ulang Distribusi Pupuk lewat Pembentukan Koperasi Merah Putih

13 Juni 2025 - 09:40 WIB

Mimpi Bersama Wujudkan Sekolah Gratis di Lumajang, Tunggu Juknis dari Pemerintah Pusat

13 Juni 2025 - 09:00 WIB

Trending di Pemerintahan