Menu

Mode Gelap
KAI Daop 9 Jember Tawarkan Sensasi Nikmati Keindahan Alam Diatas Kereta Didampingi Gus Haris, Gubernur Khofifah resmikan SMKN Sukapura di Probolinggo Pelaku Tabrak Lari Pelajar SMK di Pasuruan Ditangkap, Mengaku Takut Dimassa Haru Mardijah, Nenek Berusia 104 Tahun di Jember yang Bakal Naik Haji Kankemenag Kota Probolinggo Bakal Berangkatkan 213 Jamaah Calon Haji, Dilepas Tanggal 26 Mei Jadi Tuan Rumah Pesta Miras yang Tewaskan 2 Orang, Kades Temenggungan Ngaku Tidak Tahu

Pemerintahan · 31 Jan 2023 15:34 WIB

Bupati Lumajang Dukung Masa Jabatan Kades 9 Tahun


					SETUJU: Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, mengakui setuju masa jabatan kades 9 tahun. (FB: Cak Thoriq). Perbesar

SETUJU: Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, mengakui setuju masa jabatan kades 9 tahun. (FB: Cak Thoriq).

Lumajang,- Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, mengaku mendukung gerakan kepala desa (kades) yang menginginkan perpanjangan masa jabatan selama 9 tahun. Namun syaratnya, masa jabatan 9 tahun hanya berlaku selama dua periode.

“Saya kemarin diskusinya dengan kepala desa di Lumajang itu sembilan tahun dua periode, saya enggak tahu kalau ada usulan lain. saya kira sekarang ini sudah bagus lah ya sembilan tahun dua periode karena efisien, tidak terlalu banyak biaya untuk pilkades dan jangka waktunya panjang supaya prioritas pembangunan berjalan,” kata Thoriq, Selasa (31/1/2023).

“Kalau tiga periode berarti ada 27 tahun, sudah terlalu sepuh (tua) lah ya, apalagi rata-rata keterpilihan kepala desa itu di atas 45 bahkan 50 tahun, yang memungkinkan memang dua periode,” tambahnya.

Orang momor satu di Kabupaten Lumajang itu menyebut, proses pemulihan politik di desa setelah pilkades lebih lama dibandingkan pemilihan lainnya. Oleh karenanya, kades terpilih butuh waktu lebih lama untuk menggerakkan perangkat dan komponen desa lainnya.

“Kalau pilihannya itu enam tahun tiga periode atau sembilan tahun dua periode, saya setuju yang sembilan tahun, dua periode, karena di desa itu langsung bersentuhan langsung dengan masyarakat jadi recovery-nya butuh waktu. Berbeda dengan pilkada atau pemilu lain, tidak se-ekstrem pemilihan kepala desa,” ungkap dia.

Cak Thoriq, begitu ia disapa menjelaskan, dengan masa jabatan yang lebih lama, pembangunan infrastruktur desa bisa lebih optimal. Apalagi, tak sedikit desa yang berhenti membangun infrastruktur karena pemimpin selanjutnya memiliki kebijakan berbeda.

“Kita tahu bahwa ada banyak desa yang membutuhkan prioritas pembangunan infrastruktur, saya setuju karena supaya dengan sembilan tahun itu bisa menuntaskan banyak persoalan prioritas yang ada di desa,” urai Cak Thoriq. (*)

Editor: Mohamad S
Publisher: Zainul Hasan R

Artikel ini telah dibaca 6 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Bupati Lumajang Perkuat Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri

2 Mei 2025 - 16:57 WIB

Dari Sejarah Ki Hajar Dewantara, Bupati Lumajang Dorong Revitalisasi Pendidikan untuk Tingkatkan SDM

2 Mei 2025 - 16:04 WIB

Bupati Lumajang Tegaskan Larangan Tahan Ijazah dan Wajib Patuhi UMK

1 Mei 2025 - 20:07 WIB

Ditengah Efisiensi, Pemkot Probolinggo Digerojok Anggaran Rp40 Miliar untuk Perbaiki Infrastruktur

1 Mei 2025 - 19:37 WIB

Komisi A DPRD Lumajang Apresiasi Kinerja Damkar, Dorong Peningkatan Sarana dan Prasarana

30 April 2025 - 10:21 WIB

DPRD Lumajang Gelar Uji Publik Raperda Fasilitasi Pengembangan Pesantren

30 April 2025 - 09:17 WIB

Hanya Dijatah Anggaran Rp 150 juta Setahun, MUI Probolinggo Protes

30 April 2025 - 03:53 WIB

Tujuh Formasi CPNS di Lumajang Belum Terisi, Pemkab Lumajang Tetap Fokus Kualitas Pelayanan

28 April 2025 - 17:51 WIB

Dinsos Lumajang Habiskan Dana Rp5,113 Miliar untuk Pemenuhan Pelayanan Minimum

28 April 2025 - 13:30 WIB

Trending di Pemerintahan