Menu

Mode Gelap
Kankemenag Kota Probolinggo Bakal Berangkatkan 213 Jamaah Calon Haji, Dilepas Tanggal 26 Mei Jadi Tuan Rumah Pesta Miras yang Tewaskan 2 Orang, Kades Temenggungan Ngaku Tidak Tahu Kasus PMK di Probolinggo, 51 Ekor Sapi Terpapar, 2 Mati, 9 Sembuh Kunjungan Industri Dinilai Penting Bagi Siswa SMK, ini Beberapa Alasannya Singa Betina TWSL Kota Probolinggo Bunting, Kandang Mulai Disterilkan Bupati Lumajang Perkuat Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri

Pemerintahan · 8 Des 2021 18:42 WIB

Pilkades Banyak Polemik, DPRD Anggap Hal Wajar


					Pilkades Banyak Polemik, DPRD Anggap Hal Wajar Perbesar

KRAKSAAN,- Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Probolinggo menganggap Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Februari mendatang digelar terlalu dini. Sehingga banyak polemik bermunculan pada pilakdes kali ini sudah hal wajar.

Sekretaris Komisi I DPRD setempat, Joko Wahyudi mengatakan, pilkades ini seharusnya digelar pada April 2022 mendatang. Oleh sebab itu, pihaknya menganggap wajar jika banyak persoalan yang muncul pada setiap tahapan pilkades tahap II ini.

“Logikanya, dari awal tahapannya dimulai. Pilkades ini seharusnya digelar pada April. Tapi karena ada beberapa yang berkepentingan untuk melaksanakan pilkades secara cepat, sehingga pilkades juga digelar secara cepat,” katanya, Rabu (8/12/2021).

Kondisi tersebut, lanjut Joko, menyebabkan kesiapan dari panitia pilkades tingkat Kabupaten hingga desa kurang maksimal. Sehingga, banyak bacakades melakukan protes, baik itu dengan cara demonstrasi maupun dengan mengadu kepada pihaknya (hearing).

“Vaksin yang menjadi syarat bacakades mendaftar ini sempat dibahas di DPR saat ada audiensi. Bahkan, gara-gara vaksin ini juga ada demo dan beberapa pembahasan lainnya yang ditentang selain vaksin, seperti pajak bagi para kades incumbent,” ujar Joko.

Selain kerapkali menerima aduan dari masyarkat, sambung Joko, pihaknya juga sudah berupaya membantu pemerintah dalam melaksanakan pilkades kali ini. Sejumlah usulan yang dimunculkan pihaknya juga dilaksanakan oleh pihak panitia.

“Seperti perpoinan itu kan sudah berubah, kalau dulu kan sama, baik kades maupun perangkat itu poinnya sama, karena sama-sama aktif di dunia pemerintahan. Sekarang beda, poinnya lebih bagus kades nol koma sekian,” ungkap Joko.

Joko pun berharap, kondisi ini dapat dimaklumi oleh semua pihak. Pasalnya, kata dia, sejak awal tahapannya dimulai, penyelenggaraan pilkades kali ini memang dinilainya terlalu cepat.

“Jadi wajar kondisinya begini. Tapi mari jaga bersama-sama kondusivitas Probolinggo ini. Karena setiap persoalan tentu ada jalan keluarnya, ambil hikmahnya saja,” tuturnya. (*)


Editor : Ikhsan Mahmudi
Publisher : Albafillah

Artikel ini telah dibaca 2 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Bupati Lumajang Perkuat Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri

2 Mei 2025 - 16:57 WIB

Dari Sejarah Ki Hajar Dewantara, Bupati Lumajang Dorong Revitalisasi Pendidikan untuk Tingkatkan SDM

2 Mei 2025 - 16:04 WIB

Bupati Lumajang Tegaskan Larangan Tahan Ijazah dan Wajib Patuhi UMK

1 Mei 2025 - 20:07 WIB

Ditengah Efisiensi, Pemkot Probolinggo Digerojok Anggaran Rp40 Miliar untuk Perbaiki Infrastruktur

1 Mei 2025 - 19:37 WIB

Komisi A DPRD Lumajang Apresiasi Kinerja Damkar, Dorong Peningkatan Sarana dan Prasarana

30 April 2025 - 10:21 WIB

DPRD Lumajang Gelar Uji Publik Raperda Fasilitasi Pengembangan Pesantren

30 April 2025 - 09:17 WIB

Hanya Dijatah Anggaran Rp 150 juta Setahun, MUI Probolinggo Protes

30 April 2025 - 03:53 WIB

Tujuh Formasi CPNS di Lumajang Belum Terisi, Pemkab Lumajang Tetap Fokus Kualitas Pelayanan

28 April 2025 - 17:51 WIB

Dinsos Lumajang Habiskan Dana Rp5,113 Miliar untuk Pemenuhan Pelayanan Minimum

28 April 2025 - 13:30 WIB

Trending di Pemerintahan