Menu

Mode Gelap
Angka Kemiskinan Kota Probolinggo Tahun 2025 Turun Jadi 5,69 Persen, Masuk 6 Besar di Jatim Lumajang Beradaptasi dengan Efisiensi Anggaran, Fokus pada Pembangunan Infrastruktur Wanita di Winongan Dihadang Begal, Motor, HP, dan Uang Tunai Amblas Penerbangan Perdana Jember–Jakarta Kembali Ditunda, Dijadwalkan 23 September 2025 Beras Lokal dan SPHP Bisa Berdampingan, Bukan Harus Bersaing Pembangunan Tak Boleh Molor, DPRD Lumajang Kawal Serapan Anggaran Hingga Tuntas

Pemerintahan · 8 Des 2021 18:42 WIB

Pilkades Banyak Polemik, DPRD Anggap Hal Wajar


					Pilkades Banyak Polemik, DPRD Anggap Hal Wajar Perbesar

KRAKSAAN,- Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Probolinggo menganggap Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Februari mendatang digelar terlalu dini. Sehingga banyak polemik bermunculan pada pilakdes kali ini sudah hal wajar.

Sekretaris Komisi I DPRD setempat, Joko Wahyudi mengatakan, pilkades ini seharusnya digelar pada April 2022 mendatang. Oleh sebab itu, pihaknya menganggap wajar jika banyak persoalan yang muncul pada setiap tahapan pilkades tahap II ini.

“Logikanya, dari awal tahapannya dimulai. Pilkades ini seharusnya digelar pada April. Tapi karena ada beberapa yang berkepentingan untuk melaksanakan pilkades secara cepat, sehingga pilkades juga digelar secara cepat,” katanya, Rabu (8/12/2021).

Kondisi tersebut, lanjut Joko, menyebabkan kesiapan dari panitia pilkades tingkat Kabupaten hingga desa kurang maksimal. Sehingga, banyak bacakades melakukan protes, baik itu dengan cara demonstrasi maupun dengan mengadu kepada pihaknya (hearing).

“Vaksin yang menjadi syarat bacakades mendaftar ini sempat dibahas di DPR saat ada audiensi. Bahkan, gara-gara vaksin ini juga ada demo dan beberapa pembahasan lainnya yang ditentang selain vaksin, seperti pajak bagi para kades incumbent,” ujar Joko.

Selain kerapkali menerima aduan dari masyarkat, sambung Joko, pihaknya juga sudah berupaya membantu pemerintah dalam melaksanakan pilkades kali ini. Sejumlah usulan yang dimunculkan pihaknya juga dilaksanakan oleh pihak panitia.

“Seperti perpoinan itu kan sudah berubah, kalau dulu kan sama, baik kades maupun perangkat itu poinnya sama, karena sama-sama aktif di dunia pemerintahan. Sekarang beda, poinnya lebih bagus kades nol koma sekian,” ungkap Joko.

Joko pun berharap, kondisi ini dapat dimaklumi oleh semua pihak. Pasalnya, kata dia, sejak awal tahapannya dimulai, penyelenggaraan pilkades kali ini memang dinilainya terlalu cepat.

“Jadi wajar kondisinya begini. Tapi mari jaga bersama-sama kondusivitas Probolinggo ini. Karena setiap persoalan tentu ada jalan keluarnya, ambil hikmahnya saja,” tuturnya. (*)


Editor : Ikhsan Mahmudi
Publisher : Albafillah

Artikel ini telah dibaca 2 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Lumajang Beradaptasi dengan Efisiensi Anggaran, Fokus pada Pembangunan Infrastruktur

18 September 2025 - 19:00 WIB

Pembangunan Tak Boleh Molor, DPRD Lumajang Kawal Serapan Anggaran Hingga Tuntas

18 September 2025 - 16:56 WIB

Wow! Pimpinan DPRD Kabupaten Pasuruan Bakal Dibuatkan Rumah Dinas Seharga Rp10 Miliar

18 September 2025 - 15:11 WIB

Di Lumajang, Anak-anak Bisa Pilih Menu Makan Bergizi Sendiri

17 September 2025 - 14:56 WIB

Bupati Lumajang: Pers Mitra Strategis untuk Sukseskan Program Makan Bergizi Gratis

17 September 2025 - 14:36 WIB

Ketua Komisi D DPRD Lumajang Turun ke Pasrujambe, Serap Aspirasi Kesehatan Warga

15 September 2025 - 16:17 WIB

Pemkab Lumajang Kucurkan Rp891 Juta dari DBHCHT untuk Bangun 54 Gudang Pengering Tembakau

15 September 2025 - 15:51 WIB

Tanamkan Karakter Anti Korupsi, Pemkab Probolinggo Gelar Anti Corruption Fest 2025

15 September 2025 - 12:47 WIB

Lumajang Kawal Percepatan PPPK ke Jakarta, Ribuan Honorer Dapat Kepastian

14 September 2025 - 12:24 WIB

Trending di Pemerintahan