Menu

Mode Gelap
Kankemenag Kota Probolinggo Bakal Berangkatkan 213 Jamaah Calon Haji, Dilepas Tanggal 26 Mei Jadi Tuan Rumah Pesta Miras yang Tewaskan 2 Orang, Kades Temenggungan Ngaku Tidak Tahu Kasus PMK di Probolinggo, 51 Ekor Sapi Terpapar, 2 Mati, 9 Sembuh Kunjungan Industri Dinilai Penting Bagi Siswa SMK, ini Beberapa Alasannya Singa Betina TWSL Kota Probolinggo Bunting, Kandang Mulai Disterilkan Bupati Lumajang Perkuat Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri

Ekonomi · 25 Feb 2020 07:06 WIB

DPRD Jatim Sebut Probolinggo Bukan Kabupaten Miskin


					DPRD Jatim Sebut Probolinggo Bukan Kabupaten Miskin Perbesar

MARON-PANTURA7.com, Rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur (Jatim) yang menempatkan Kabupaten Probolinggo sebagai daerah termiskin ke 4 di Jatim menuai polemik. Setelah disanggah oleh Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari, kini giliran anggota DPRD Jatim angkat bicara.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jatim, Habib Mahdi mengatakan, seharusnya BPS lebih detil menelaah kondisi perekonomian di Kabupaten Probolinggo. Sebab menurut Mahdi, selama beberapa tahun terakhir sektor perekonomian di Kabupaten Probolinggo terus tumbuh.

“Perekokomian di Kabupaten Probolinggo terus tumbuh, baik dari sektor perkebunan, pertanian, pariwisata yang banyak bermunculan desa wisata hingga jumlah UMKM yang terus meningkat,” kata Mahdi, Selasa (25/2/2020).

Sampel terhadap 1.000 kepala keluarga (KK) yang digunakan BPS sebagai sumber data, sambung politisi PPP ini, tidak merepresentasikan kondisi rakyat Kabupaten Probolinggo secara keseluruhan.

“Kadang-kadang masyarakat kan tidak menyampaikan kondisi yang sebenarnya hanya karena mereka ingin mendapat bantuan. Maka tidak elok jika hanya melihat Kabupaten Probolinggo dari sampel yang sedikit,” urainya.

Mahdi menyebut predikat Probolinggo sebagai kabupaten termiskin ke 4 di Jatim bukan kondisi riil lapangan. “Coba bandingkan (perekonomian di Kabupaten Probolinggo) dengan kabupaten lain, seperti Ngawi dan Pacitan,” tandas politisi asal Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo ini.

Sebelumnya, Minggu (23/2/2020), Puput Tantriana Sari menyampaikan, rilis BPS soal kemiskinan di Kabupaten Probolinggo tidak betul. Sebaliknya kata Tantri, rakyat Kabupaten Probolinggo saat ini lebih makmur berdasarkan pendapatan per kapita penduduk.

“Tujuh belas koma sekian persen angka kemiskinan itu tidak betul. Karena rakyat Kabupaten Probolinggo satu juta seratusan jiwa, yang dipotret oleh BPS hanya tak sampai seribu KK (Kepala Keluarga, red). Yang artinya, potret itu tidak memotret secara riil masyarakat,” klaim bupati.

Berikut Kabupaten/Kota termiskin di Jatim versi BPS :
1.Kabupaten Sampang, dengan angka kemiskinan 20,71
2.Kabupaten Sumenep, dengan angka kemiskinan 19,48

  1. Kabupaten Bangkalan, dengan angka kemiskinan 18,9
  2. Kabupaten Probolinggo, dengan angka kemiskinan 17,76
  3. Kabupaten Tuban, dengan angka kemiskinan 14,58
  4. Kabupaten Ngawi, dengan angka kemiskinan 14,39
  5. Kabupaten Pamekasan, dengan angka kemiskinan 13,95
  6. Kabupaten Pacitan, dengan angka kemiskinan 13,67
  7. Kabupaten Bondowoso, dengan angka kemiskinan 13,33
  8. Kabupaten Lamongan, dengan angka kemiskinan 13,21. (*)


Editor : Efendi Muhammad
Publisher : A. Zainullah FT


Artikel ini telah dibaca 7 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Kankemenag Kota Probolinggo Bakal Berangkatkan 213 Jamaah Calon Haji, Dilepas Tanggal 26 Mei

2 Mei 2025 - 22:20 WIB

Singa Betina TWSL Kota Probolinggo Bunting, Kandang Mulai Disterilkan

2 Mei 2025 - 18:33 WIB

Bupati Lumajang Perkuat Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri

2 Mei 2025 - 16:57 WIB

Dari Sejarah Ki Hajar Dewantara, Bupati Lumajang Dorong Revitalisasi Pendidikan untuk Tingkatkan SDM

2 Mei 2025 - 16:04 WIB

Bupati Lumajang Tegaskan Larangan Tahan Ijazah dan Wajib Patuhi UMK

1 Mei 2025 - 20:07 WIB

Ditengah Efisiensi, Pemkot Probolinggo Digerojok Anggaran Rp40 Miliar untuk Perbaiki Infrastruktur

1 Mei 2025 - 19:37 WIB

Kuota Haji Lumajang 2025 Menurun

1 Mei 2025 - 17:10 WIB

Komisi A DPRD Lumajang Apresiasi Kinerja Damkar, Dorong Peningkatan Sarana dan Prasarana

30 April 2025 - 10:21 WIB

DPRD Lumajang Gelar Uji Publik Raperda Fasilitasi Pengembangan Pesantren

30 April 2025 - 09:17 WIB

Trending di Pemerintahan