PROBOLINGGO-PANTURA7.com, Sejumlah tokoh agama di Kota Probolinggo mengecam aksi unjuk kekuatan rakyat atau people power, yang berencana menolak hasil rekapitulasi hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Probolinggo KH Nizar Irsyad mengatakan, pihaknya menolak people power karena gerakan ini dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Pihaknya juga menolak gerakan people power karena melanggar hukum agama.
“Kami sangat menyayangkan adanya gerakan dari pihak-pihak tertentu yang mengatasnamakan jihad namun memiliki kepentingan politik,” ucap pria akrab disapa Kiai Nizar ini, Minggu (19/5/2019) via sambungan seluler.
Lanjut Nizar, pihaknya menilai people power dapat membahayakan dan menyesatkan masyarakat. Dirinya mendukung pemerintah, aparat keamanan baik TNI maupun Polri untuk menindak tegas segala bentuk gerakan people power.
“NKRI harus dijaga dengan baik, jangan sampai tercoreng dengan adanya gerakan yang tidak baik seperti people Power yang akan rencananya akan dilakukan pada 22 Mei 2019,” tandas dia.
Hal senada disampaikan oleh Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Probolinggo Abdul Halim. Menurutnya, FKUB tak hanya melarang gerakan people power namun juga turut menjelaskan bahwa gerakan anti pemerintah ini sudah tidak tepat jika dilakukan sekarang.
“People Power yang sesungguhnya itu pada 17 April kemarin. Itulah gerakan suara rakyat yang diatur oleh konstitusi, setelah itu tidak perlu tidak cekcok,” tegas Halim.
Ia menilai, jika memang ditemukan kecurangan atau pelanggaran dalam pemilu 17 April lalu, selayaknya disampaikan kepada lembaga yang berwenang. Dengaj demikian, segala bentuk sengketa pemilu bisa diselesaikan secara konstitusional.
“Laporkan saja, ada Bawaslu dan DKPP kalau memang ada indikasi curang. Mekanisme pemiku sudah dilakukan sesuai prosedur oleh KPU, ya tunggu hasil KPU saja,” tandas dia. (*)
Penulis : Rahmad Soleh
Editor : Efendi Muhammad
Tinggalkan Balasan