PROBOLINGGO-PANTURA7.com, Menjamurnya minimarket di Kota Probolinggo kembali menjadi sorotan DPRD setempat. Kali ini terungkap dalam pemandangan umum (PU) fraksi-fraksi atas Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Walikota Probolinggo pada anggaran 2018 di gedung DPRD, Jumat (5/4/2019).
DalamPU itu, sebanyak enam fraksi di DPRD kompak menyatakan, resah terkait menjamurnya toko-toko modern waralaba (franchise) di Kota Bayuangga. PU dihadiri Walikota Hadi Zainal Abidin dan Wakilnya M. Soufis Sobri beserta jajaran OPD.
PU tersebut sejatinya merespons tiga Raperda yakni Raperda tentang Pelayanan Publik, Raperda tentang Pencabutan 4 Perda dan Raperda tentang Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan. Namun yang menjadi sorotan utama adalah berkembang pesatnya minimarket atau toko modern.
Dipimpin Ketua DPRD, Agus Rudianto Gahffur satu per satu fraksi membacakan PU-nya. Keenam fraksi itu PDI Perjuangan, PKB, PPP, Nasdem, Golkar dan Fraksi Ge-De.
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) misalnya menyatakan, resah terkait dampak adanya minimarket. Pedagang kecil mau tidak mau harus berhadapan dengan minimarket. Minimarket yang tempatnya lebih bagus, dengan harga yang lebih mahal justru menjadi pilihan konsumen.
“Keberadaan minimarket menjadi ancaman serius bagi pedagang kecil, oleh karena itu lewat reperda ini perlu ada penataan serius minimarket oleh Pemkot Probolinggo. Namun, keberpihakan Pemkot Probolinggo pada pedagang kecil harus direalisasikan,” tegas juru bicara Fraksi PPP, Robit Rijanto.
Hal yang sama disampaikan Fraksi PDI Perjuangan dengan juru bicara Imam Hanafi. Ia menillai, kebebasan di sektor perdagangan adalah perwujudan semakin terbukanya kesempatan masyarakat dalam melakukan usaha yang kompetitif dan berkeadilan.
Di satu sisi, pesatnya pertumbuhan toko swalayan yang semakin tidak berimbang dengan pasar rakyat, khususnya Indomart dan Alfamart mengakibatkan pasar rakyat banyak yang mati suri karena kalah bersaing dengan toko modern.
“Tentunya kondisi seperti ini tidak bisa dibiarkan tetapi harus ada solusi yang konkrit. Apakah strategi dari pemerintah untuk permasalahan tersebut,” kata Imam.
Namun sedikit berbeda, Fraksi Partai Nasdem menyatakan, sektor perdagangan (minimarket) bagian dari hak masyarakat dalam berusaha. Keberadaan minimarket juga mendorong perekonomian daerah.
“Memang keberadaan minimarket ada dampak bagi pedagang kecil, tapi perlu diingat, ada pengurangan angka pengangguran di setiap minimarket. Setidaknya 12 keluarga di setiap minimarket yang diperkerjakan,” kata jubir Fraksi Nasdem, Muhammad Yoni.
Sehingga Fraksi Nasdem menegaskan, tidak dipungkiri plus minus akan selalu ada. Hal itu bagian dari kebijakan. (*)
Penulis: Rahmad Soleh
Editor: Ikhsan Mahmudi
Tinggalkan Balasan