JAKARTA-PANTURA7.com, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menaikkan status Walikota Pasuruan, Setiyono, dari saksi menjadi tersangka. Selain Setiyono, KPK juga menetapkan 3 orang lainnya sebagai tersangka.
“KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan serta menetapkan 4 orang tersangka,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (5/10/2018).
Setiyono diduga mengatur proyek-proyek di Kota Pasuruan dengan adanya kesepakatan fee antara 5-7 persen dari nilai proyek. Suap yang diterima berkaitan dengan proyek belanja modal gedung dan bangunan pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu-Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM).
KPK saat menggelar konferensi pers tentang OTT di Kota Pasuruan, Jum’at (5/10/2019).
“Komitmen yang disepakati untuk Walikota dari proyek PLUT-KUMKM ini adalah sebesar 10 persen dari nilai HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yaitu sebesar Rp 2.297.464.000, ditambah 1 persen untuk Pokja,” papar Alex yang ditayangkan Live di Instragram (IG) itu.
Sementara 3 tersangka selain Setiyono, adalah Dwi Fitri Nurcahyo yang menjabat Plh Kadis PU Kota Pasuruan dan Wahyu Tri Hardianto yang menjadi staf kelurahan Purutrejo. Satu tersangka lagi, yakni Muhammad Baqir selaku pihak swasta pemberi suap.
Data KPK, Pemberian fee proyek diberikan bertahap sebagai berikut:
– Tanggal 24 Agustus 2018, Baqir mentransfer Rp 20 juta (1 persen) untuk Pokja sebagai tanda jadi ke Wahyu
– Tanggal 4 September 2018, CV M milik Baqir ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan nilai kontrak Rp 2. 210.266.000
– Tanggal 7 September 2018, setelah ditetapkan sebagai pemenang, Baqir menyetorkan uang tunai kepada Setiyono melalui perantaranya sebesar 5 persen atau kurang lebih Rp 115 juta
– Sisa komitmen 5 persen lainnya akan diberikan setelah uang muka atau termin pertama cair. (*)
Penulis : Mohammad Jakfar
Editor : Efendi Muhammad
Tinggalkan Balasan