Probolinggo,- Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin,Kamis pagi (2/9/2025) meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Probolinggo.
Dalam peninjauan tersebut, dilakukan evaluasi terhadap beberapa aspek, salah satunya terkait penerimaan bahan baku serta sterilisasi ompreng.
Selain Wali Kota, pengawasan ini juga diikuti Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari, Kapolres Probolinggo Kota, Dandim 0820 Probolinggo, serta sejumlah pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Beberapa lokasi SPPG yang disidak yakni SPPG di Jalan Seruni dan SPPG di Jalan dr. Saleh, di Kelurahan Sukabumi. Peninjauan meliputi penyimpanan bahan baku, proses produksi, hingga pengemasan ke dalam ompreng sebelum didistribusikan ke sekolah.
Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin, menjelaskan tujuan peninjauan ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Probolinggo.
Dari sekitar 40 ribu siswa yang menjadi sasaran, saat ini sekitar 50 persen sudah terlayani. “Peninjauan dapur-dapur ini juga agar kejadian-kejadian di daerah lain tidak terjadi di Kota Probolinggo,” ujarnya.
Dari hasil evaluasi, secara umum proses produksi dinilai sudah baik. Namun masih ada hal-hal yang harus diperbaiki, seperti penerimaan bahan baku kering dan basah serta sterilisasi ompreng.
Setiap tahapan juga diminta untuk dilengkapi dengan checklist sebagai kontrol. Selain itu, setiap ruangan wajib dipasang CCTV, khususnya di area pengolahan makanan, ruang pengemasan, serta ruang sterilisasi.
“Melihat perkembangan yang ada, ke depan jumlah SPPG di Kota Probolinggo yang saat ini enam unit bisa bertambah menjadi 18 hingga 20 unit,” kata dr. Aminuddin.
Selain meninjau SPPG, rombongan Wali Kota juga mengunjungi sekolah pelaksana MBG, yakni SDN Sukabumi 7 dan SMPN 2 Kota Probolinggo.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota meminta guru yang bertugas sebagai tester makanan agar lebih teliti sebelum makanan disajikan kepada siswa. Tak hanya itu, guru wajib melengkapi setiap hasil uji dengan checklist.
“Apabila dalam pelaksanaan MBG ditemukan hal yang tidak memenuhi syarat, maka tim pengawas bersama Kapolres dan Dandim berhak menghentikan operasional,” tegas dr. Aminuddin.
Kepala SMPN 2, Rudito mengatakan pihaknya sempat merubah jam pemberian MBG menjadi pagi hari, karena mempertimbangkan banyak siswa yang berangkat ke sekolah belum sarapan.
“Alhamdulillah dengan program MBG ini, para siswa makannya terpenuhi, lalu uang saku yang diberikan orang tuanya bisa dipergunakan untuk hal lain atau ditabung,” beber Rudito. (*)
Editor: Mohammad S
Publisher: Keyra
