Lumajang,- Harga pupuk bersubsidi yang dijual diatas harga eceran tertinggi (HET), membuat petani meradang. Fenomena ini, rupanya juga mengusik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.
Wakil Ketua DPRD Lumajang Bukasan menyampaikan, apabila jatah pupuk di Lumajang ada pengusulan pengurangan Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) dari pemerintah pusat, harusnya hal itu ditangkap oleh pemerintah daerah.
“Ya kita berpikir positif saja, mungkin ada hal-hal yang saya pikir dikemas oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari variasi atau kreasi dari masing-masing daerah untuk mengatasi pupuk,” jelasnya.
Sementara, untuk distribusi dan harga jual pupuk subsidi di lapangan, dirinya mengaku masih belum mengetahui persis kondisinya seperti apa.
“Namun yang jelas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang sangat tahu persis kondisi di lapangan. Makanya, saya tadi diskusi untuk mengetahui keluhannya petani itu seperti apa. Kemudian, pinginnya itu seperti apa,” ujarnya.
Bukasan menambahkan, harusnya pemerintah tidak hanya menyediakan pupuk dan menstab harganya. Sebab petani juga membutuhkan perlindungan dari pemerintah terkait harga panen.
“Dengan begitu, sudah jelas, harganya bisa dimainkan. Selain itu, pemerintah harus memberikan perlindungan tersendiri untuk para petani. Nah, Disinilah peran pemerintah yang sebenarnya,” pungkasnya. (*)
Editor: Efendi Muhammad
Publisher: Zainul Hasan
