Probolinggo,— Dewan Pimpinan Daerah LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) Kabupaten Probolinggo menggelar dialog publik dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia), Selasa (9/12/25).
Dialog Publik dihadiri oleh Gubernur LIRA Jawa Timur, Syamsuddin, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Probolinggo, Kristina Ruliani, dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Didik Humaidi.
Selain diskusi publik, kegiatan juga dirangkai dengan pembacaan ‘Deklarasi Masyarakat Anti Korupsi’ sebagai bentuk komitmen bersama dalam memberantas praktik korupsi di daerah.
Bupati LIRA Kabupaten Probolinggo, Salamul Huda menegaskan, dialog ini bukan sekadar memperingati momentum Hakordia 2025.
Selain itu, juga menjadi ajang memperkuat komitmen LIRA untuk terus mengawasi jalannya pemerintahan daerah. Menurutnya, isu korupsi harus menjadi perhatian serius seluruh elemen masyarakat.
“Kami sejak awal berdiri telah bertekad untuk konsisten menyuarakan gerakan anti korupsi di Kabupaten Probolinggo,” kata Salamul.
Ia menambahkan, pada tahun 2026 mendatang, LIRA akan lebih aktif mengawal pengelolaan APBD. Upaya ini dilakukan agar setiap kebijakan pembangunan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat luas.
“Kami tentu memberikan apresiasi terhadap program pemerintah yang pro-rakyat. Namun kami juga tidak akan ragu menyampaikan kritik bila ada kebijakan yang dirasa tidak tepat atau tidak berpihak kepada kepentingan publik,” tegasnya.
Kepala BPPKAD Kabupaten Probolinggo, Kristina Ruliani menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya dialog publik tersebut. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil sangat penting untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi.
“Kami mengapresiasi penuh kegiatan ini, terlebih dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Artinya, antara Pemkab dan NGO terjalin sinergi positif untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih,” beber Kristina. (*)
