Probolinggo,- Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Penyelenggara (BP) Haji. Presiden Prabowo membentuk BP Haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para jemaah haji di Indonesia.
BP Haji yang diharapkan menjadi otoritas tunggal pelaksanaan haji, rencananya bakal diterapkan secara penuh pada 2026 mendatang. Adapun pembentukan BP Haji ini merujuk pada revisi UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Dini Rahmania, menyambut baik pengalihan wewenang dan tanggungjawab pelaksanaan ibadah haji dari Kementerian Agama ke BP Haji.
Dini menyebut, Komisi VIII DPR RI saat ini tengah menggodok Rancangan Undang-undang (RUU) tentang perubahan penyelengaraan haji serta perubahan mengenai perubahan pengelolaan haji dan umroh.
“Ada tantangan baik bagi BP Haji maupun Kemenag. Bagi BP Haji, ini merupakan tahun pertama dalam penyelengaraan haji. Bagi Kemenag merupakan tahun terakhir dalam pelaksanaan haji,” kata Dini saat menggelar reses dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Probolinggo Raya, Sabtu (29/3/25) pagi.
“Dalam RDP kami juga tekankan bahwa penyelengaraan haji oleh Kemenag jangan sampai ada masalah. Bagi BP Haji yang pada tahun depan menjadi operator, juga jangan sampai di tahun pertamanya banyak masalah,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Badan BP Haji Mochamad Irfan Yusuf usai mengikuti Media Gathering BP Haji di Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2025) menyebut, BP Haji siap mengemban amanah terkait penyelenggaraan haji.
“Intinya tahun 2026 Badan Penyelenggara Haji siap melaksanakan semua proses kegiatan haji untuk jamaah haji Indonesia,” terangnya.
Meski demikian, pria yang akrab disapa Gus Irfan tersebut mengaku, pihaknya masih menunggu keputusan resmi terkait penyelenggaraan haji secara penuh oleh BP Haji melalui Revisi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
“Karena bagaimana pun juga salah satu alasan kenapa tahun 2025 ini haji masih dipegang oleh Kementerian Agama karena UU Haji Tahun 2019 masih berlaku,” beber dia.
“Nanti jika sudah jelas revisinya akan turun ke Perpresnya, Insya-Allah nanti kita pada tahun 2026 akan menyelenggarakan secara penuh penyelenggaran haji kita,” Gus Irfan memungkasi. (*)
Editor: Mohammad S
Publisher: Keyra
